GELORA.CO - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan 92 persen calon kepala daerah dibiayai oleh cukong. Setelah mereka menang, akan lahir korupsi kebijakan. Korupsi kebijakan, kata Mahfud, lebih berbahaya dari korupsi duit.
Ketika menjadi salah satu pembicara dalam diskusi bertajuk Memastikan Pilkada Sehat: Menjauhkan Covid-19 dan Korupsi, Jumat (11/9/2020), yang dapat ditonton publik melalui kanal Youtube Pusako FH Unand, disebutkan, korupsi kebijakan itu bisa bebentuk lisensi pengusaan hutan, lisensi penguasan tambang, dan lain-lain yang tumpang tindih.
Itulah sebabnya, Mahfud meminta jangan biarkan praktik semacam itu terjadi sehingga merusak tatanan. Dia ingatkan, tujuan pilkada itu untuk melahirkan demokrasi yang berkualitas serta menjauhkan dari korupsi.
Pernyataan Mahfud ditanggapi Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Tengku Zulkarnain dengan pertanyaan yang menjurus.
"Gempar...! Mahfud MD: 92 persen kepala daerah dibiayai cukong. Kemudian membayarnya dengan kebijaksanan saat menjabat. Republik cukong dong... O, ya prof, presidennya dulu dibiayai cukong juga, kah...? Nanya..." kata Tengku melalui akun Twitter.
Ketika memberikan pernyataan itu, Mahfud tidak menyebutkan siapa saja cukong yang bermain mata dengan calon kepala daerah.
Menurut Tengku, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) jauh lebih berani mengungkap cukong ketimbang Mahfud.
"Ahok malah lebih berani ungkapkan perihal cukong dibandingkan Profesor Mahfud MD...? Hemm..." kata Tengku.
Tengku memposting link berita media online untuk memperkuat pernyataannya. (*)
https://t.co/aibP0L4s23
— tengkuzulkarnain (@ustadtengkuzul) September 12, 2020
Ahok malah lebih berani ungkapkan perihal cukong dibandingkan Profesor Mahfud MD...?
Hemm...