GELORA.CO - Tidak cuma berwacana, Fraksi PAN DPRD DKI memasang WiFi gratis di kawasan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Pemprov DKI Jakarta diharapkan melakukan hal yang sama untuk membantu siswa-siswi yang belajar online (daring).
Pemasangan WiFi gratis awalnya dilontarkan Fraksi PAN yang mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyediakan WiFi gratis di kawasan kumuh padat penduduk.
Anies diminta membantu para siswa yang kesulitan menghadapi pembelajaran jarak jauh atau daring di tengah pandemi Corona (COVID-19).
"Ini menjadi persoalan baru, karena sekarang masyarakat itu susah ekonominya. Tetapi ada tuntutan daring sekolah anaknya dan harus beli paket setiap hari," kata anggota DPRD DKI Fraksi PAN, Lukmanul Hakim, dalam keterangan tertulis, Selasa (4/8/2020).
Lukmanul Hakim menjelaskan penyediaan Wifi gratis di kawasan kumuh itu penting lantaran tidak semua orang tua mampu menyediakan paket internet untuk anaknya.
Dengan begitu, kata dia, para orang tua yang tinggal di kawasan kumuh itu hanya berpikir bagaimana bisa mendapatkan rezeki untuk kebutuhan sehari-hari.
Menurut Lukman, WiFi gratis itu bisa dipasang di pos RW atau Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA).
Selang sehari kemudian, Fraksi PAN merealisasikan WiFi gratis itu dengan memasang WiFi gratis di kawasan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat.
WiFi gratis dipasang di tujuh titik. "Wilayah WiFi internet gratis bagi siswa belajar, yakni RT 04 RW 06, RT 05 RW 06, RW 014 RT 02, RW 01 RT 02, Kamal RW 09 RT 09, Semanan RW 01 RT 01, Posko Lukman Hakim, Duri Kosambi, RT 06 RW 01," kata anggota Fraksi PAN, Lukmanul Hakim saat ditemui di lokasi, Rabu (5/8/2020).
Lukmanul pun berharap Pemprov DKI Jakarta melakukan hal yang sama. Dia meminta Pemprov DKI segera memasang internet gratis di fasilitas umum.
"Segera pasangkan akses internet dan juga buka kantor-kantor pemerintah, Kelurahan, RPTRA, lapangan-lapangan, kantor-kantor wajib sediakan WiFi gratis untuk anak-anak sekolah. Jangan persulit yang miskin makin miskin," tuturnya.
Lukmanul menjelaskan, untuk biaya internet per satu RT-nya sekitar Rp 400 ribu. Menurutnya, jumlah segitu sudah tepat karena untuk pembatasan dan khusus digunakan untuk jam belajar.
"400 ribu sebulan, karena di sini enggak pasang yang gede. Nanti anak-anaknya ngumpulnya terlalu banyak. Ini kan dibatasin hanya untuk jam belajar," tuturnya.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PAN Zita Anjani.
Menurutnya, Pemprov DKI bisa melakukan langkah yang sama seperti fraksinya.
"Kita fraksi PAN udah ngasih contoh jadi jangan lagi berdalih bilang nggak bisa (pasang WiFi). Pemprov DKI APBD-nya gede, bisa 1 RT, 1 (WiFi)," kata Zita saat ditemui di lokasi.
Pemasangan WiFi, sebut Zita, sangat vital pengaruhnya bagi keberlangsungan penerapan belajar jarak jauh. Ia mendesak Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta mendata RT mana saja yang tidak mempunyai WiFi.
"Kan ada Diskominfotik, itu tahu lho RT mana yang nggak ada internet, itu aja udah info berharga," papar dia.(dtk)