GELORA.CO - Bukan tanpa sebab sejumlah tokoh bangsa dari berbagai elemen masyarakat mulai bergerak untuk "menyelamatkan" bangsa Indonesia. Pasalnya, realitas sosial, politik, hingga ekonomi dalam negeri memang mengkhawatirkan.
Karena itu, pemerintah seharusnya segera melakukan evaluasi diri terkait adanya gerakan rakyat yang tergabung dalam Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Jika kekuasaan sudah mulai tidak beres, maka harus diluruskan.
Begitu kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Selasa (4/8).
"Pemerintah mesti mengoreksi dan mengevaluasi diri. Jangan pengen enak dan menang sendiri. Jangan karena merasa berkuasa dan koalisi yang dibangun mayoritas, seolah-olah kebenaran milik pemerintah," kata Ujang Komarudin.
Menurut pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia ini, gerakan KAMI yang menyebut “kiblat bangsa” harus diluruskan benar adanya. Sebab, praktik oligarki, dinasti politik, hingga lembaga penegak rasuah dilemahkan memang terjadi di depan mata.
"Soal KAMI ingin meluruskan kiblat bangsa. Itu hal yang wajar, karena arah bangsa saat ini memang tak jelas dan sudah keluar jalur," tuturnya.
"Politik terlalu liberal, oligarki dan dinasti politik menggurita, korupsi di mana-mana, yang punya kuasa cenderung abuse of power, penegakkan hukum compang-camping, KPK dilemahkan, rakyat makin susah, dan masih banyak lagi kebijakan yang salah arah dan salah kiblat," demikian Ujang Komarudin.
Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin yang juga bagian dari KAMI menyebut adanya oligarki politik, kleptokarasi, politik dinasti yang melabrak UU dan melanggar konstitusi UUD 1945 itu telah mengangkangi cita-cita nasional.
"Dari apa yang selama ini secara sungguh-sungguh dari hati saya sampaikan bahwa kiblat bangsa ini telah melenceng. Bahwa cita-cita nasional telah dikangkangi dan dibangkangi," tegas Din Syamsuddin saat pengenalan KAMI, di Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan, Minggu (2/8) lalu. (Rmol)