Bahkan, oknum petugas pencatat meteran PLN Makassar tersebut pun telah dipecat.
Manajer PLN UP3 Makassar Selatan Raditya Hari Nugraha menjelaskan, kejadian ini bersumber dari jajarannya. Di mana, petugas pencatat meteran yang tidak disebut namanya tersebut selama ini hanya mencatat stand meter yang tidak diperoleh langsung dari rumah Tumiran.
"Ada selisih antara stand yang muncul di invoice dengan yang ada di KWh meter," kata Raditya saat dikonfirmasi, Kamis (13/8/2020).
Akibatnya, pembayaran tagihan listrik Tumiran pun menumpuk hingga membengkak Rp 19 Juta.
Sebab itu, oknum petugas pencatat meteran tersebut dipecat pada Juni 2020 lalu.
"Pure kesalahan dari oknum petugas kami. Sudah kami berhentikan, dan masalah ini sudah kami selesaikan dengan Pak Tumiran," jelas Raditya.
Sebelumnya, protes pembayaran tagihan listrik Rp 19 Juta tersebut sempat viral di media sosial setelah diunggah melalui akun twitter Mocca@ummudaardaa yang belakangan diketahui adalah Tumiran.
Namun, kata Raditya, persoalan tersebut dapat diselesaikan setelah bertemu langsung dengan Tumiran. Hasilnya, pelanggan dibebankan pembayaran Rp 1.050.504 Juta.
"Kita berikan pemahaman bahwa ini bisa diselesaikan, dan dicicil dalam waktu empat kali pembayaran terhitung sejak bulan Juni 2020 sampai bulan ini (Agustus). Setelah kita hitung ulang selisihnya berarti kurang lebih sekitar Rp 262.626 ribu untuk pembayaran tagihan perbulannya," papar Raditya.
Terkait soal daya 900 Watt yang diklaim pelanggan tidak sesuai dengan pembayaran per bulan, katanya, beban pembayaran tersebut diakibatkan pemakaian yang cukup banyak.
Hal ini diketahui setelah petugas teknis PLN melakukan verifikasi atau pemeriksaan di rumah Tumiran yang terletak di kawasan Kecamatan Panakkukang, Makassar.
"Beban di rumah Tumiran ini sebenarnya cukup tinggi. Karena daya 900 Watt tidak mencukupi di rumahnya," kata dia.
"Makanya kami tawarkan untuk menggantinya dengan daya yang sesuai dengan beban penggunanya. Jadi sekarang sudah ditambah jadi 2.200 Watt," katanya. (*)