GELORA.CO - Presiden Joko Widodo sudah seharusnya mereshuffle Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim lantaran kerap membuat blunder.
Mulai dari program organisasi penggerak (POP) yang menuai kritikan lantaran dianggap menegasikan peran ormas bersejarah sekelas Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), hingga Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).
Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Sabtu (15/8).
"Harusnya Jokowi reshuffle Mendikbud. Banyak belunder dilakukan. Termasuk program POP yang menyinggung Muhammadiyah, NU, dan PGRI," kata Ujang Komarudin.
Menurutnya, Nadiem Makariem memang sukses secara karir di unicorn seperti Gojek. Hanya saja, tidak cocok jika harus menerapkan iklim bisnis di sektor pendidikan.
"Nadiem itu sukses di Gojek. Tapi tak cocok di Kemendikbud," ujar Ujang Komarudin.
Belum lagi, masalah birokrasi di Kemendikbud yang disebut-sebut "ada birokrasi di dalam birokrasi". Hal ini antara lain yang membuat institusi perlu dievaluasi dengan mencopot Nadiem Makariem selaku nahkoda masa depan pendidikan nasional.
"Birokrasi di Kemendikbid juga acak-acakan. Bawa teman-temennya masuk Kemendikbud. Harusnya Jokowi reshuffle Mendikbud," demikian Ujang Komarudin.
Bergulirnya wacana reshuffle kabinet setelah Presiden Jokowi "marah-marah" terhadap para menterinya pada Sidang Kabinet Paripurna, 18 Juni 2020, lantaran dianggap kurang memiliki sense of crisis. Bahkan, kepala negara mengancam akan merombak kabinet dan membubarkan 18 lembaga.[rmol]