GELORA.CO - Kondisi perekonomian Indonesia disebut sudah di pintu gerbang resesi. Tinggal sejengkal lagi, Indonesia akan bergabung bersama negara lain yang sudah lebih dulu mengalami resesi.
Seperti Singapura, Filipina, Thailand sampai Malaysia. Hal ini karena ekonomi Indonesia kuartal III 2020 diramal akan tumbuh minus, adanya pemutusan hubungan kerja (PHK).
Namun pemerintah mengaku masih optimistis dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Pasalnya sudah ada anggaran untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar Rp 695,2 triliun.
Kalau kita bicara tentang COVID, kita bicara tentang ekonomi mengalami kontraksi itu aspek ekonominya. Kuartal I turun dari yang biasanya 5% jadi 2,97%, kuartal II bahkan kontraksi ke 5,3%. Di negara lain kontraksinya bisa dalam sekali di atas belasan bahkan puluhan persen," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menjadi pembicara kunci di acara Kongres 2 AMSI secara virtual, Sabtu (22/8/2020).
"Kita masih berharap dan mencoba sekuat tenaga kuartal III kita bisa lebih baik dengan melalui berbagai instrumen," tambahnya.
Pemerintah terus mengguyur anggaran PEN yang mencapai Rp 695,2 triliun. Tujuannya agar pemerintah mampu menahan perekonomian nasional tidak menurun tajam.
Apalagi, dikatakan dia dampak pandemi Corona terhadap perekonomian terus bergerak sehingga upaya untuk mengatasi dampak tersebut harus terus diformulasikan
Jadi, pemerintah dengan Rp 695 triliun itu merupakan suatu apa yang disebut wadah awal, namun isinya kita masih bisa terus melakukan kalibrasi," jelasnya.
Dia menceritakan, baru-baru ini pemerintah meluncurkan program perlindungan sosial dengan skema yang baru, seperti bantuan produktif untuk UMKM dan akan diluncurkan adalah bantuan Rp 600 ribu untuk pegawai yang bergaji di bawah Rp 5 juta per bulan.
"Ini tujuannya supaya ekonomi nggak berhenti saja karena kalau begitu dia berhenti dan kemudian jatuh, dalam hal ini company-company menjadi bangkrut, suasana atau tantangannya akan menjadi berbeda sama sekali. Jadi ini adalah yang tadi disebutkan dalam situasi struggle for survival yang kita all out menggunakan semua instrumen," papar Sri Mulyani.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad mengatakan saat resesi akan banyak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Kemungkinan bagi pekerja yang memiliki kontrak jangka pendek, tidak akan diperpanjang.
"Tentu saja perusahaan-perusahaan yang punya kontrak jangka pendek atau kontraknya terbatas misalnya, dia tidak akan dilanjutkan untuk perpanjangan kontrak. Kemungkinan itu terutama bagi industri-industri yang terpengaruh sampai akhir tahun bahkan sampai tahun depan seperti industri penerbangan dan sebagainya itu yang saya kira masih relatif terkendala," kata Tauhid kepada detikcom.
Senada, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal mengatakan PHK banyak terjadi saat resesi karena permintaan atau konsumsi dari masyarakat akan menurun. Para pengusaha pun terpaksa harus melakukan efisiensi terhadap karyawannya.
"Masyarakat bawah daya belinya turun, masyarakat atas punya uang tapi dia berhati-hati dalam spending sehingga pelaku usaha itu kan bergantung kepada pembelian konsumen. Kalau yang beli sepi maka pelaku usaha, produsen-produsen, pabrik-pabrik yang jualan pasti akan turun dari sisi penjualan, kalau turun terpaksa dia melakukan efisiensi salah satunya PHK karyawan," jelasnya.(dtk)