GELORA.CO - PKS mengkritik pemerintah soal penanganan pandemi virus Corona (COVID-19). Pemerintah disebut tidak boleh bersikap biasa-biasa saja dan harus memiliki kesadaran akan krisis yang terjadi.
"Kepemimpinan yang mampu memberikan solusi bukan sekedar janji-janji. Republik ini membutuhkan pemimpin yang turun tangan menyelesaikan persoalan di lapangan, bukan justru sibuk cuci tangan dari kesalahan-kesalahan," kata Presiden PKS Sohibul Iman dalam keterangannya, Senin (17/8/2020).
Hal itu disampaikan Sohibul saat menyampaikan pidato pada upacara peringatan HUT ke-75 RI di DPP PKS. Sohibul memaparkan kebijakan saat krisis harus memenuhi tiga hal, yaitu tepat manfaat, tepat sasaran, dan tepat waktu.
"Sayangnya, program-program pemerintah justru banyak yang tidak memenuhi ketiganya. Program pemerintah justru banyak yang tidak tepat manfaat, tidak tepat sasaran, dan tidak tepat waktu, dan bahkan patut diduga buruk dari aspek tata kelolanya (bad governance)," ungkapnya.
Sohibul juga menilai pemerintah akan melakukan kesalahan jika lebih mementingkan ekonomi di masa pandemi. Menurutnya, penanganan pandemi harus fokus pada penanganan kesehatan.
"Kita tegaskan bahwa dalam penanganan COVID-19 ini, kita harus berfokus pada penanganan kesehatan. Jangan korbankan penanganan pandemi untuk kepentingan ekonomi. Pemerintah tidak bisa menyelesaikan persoalan kesehatan dan persoalan ekonomi secara bersamaan," ujar Sohibul.
"Ini akan menjadi double mistake. Gagal mengendalikan pandemi, gagal memulihkan ekonomi. Ternyata kebijakan pemerintah hari ini membuahkan hasil yang menyedihkan. Kesehatan masih tetap terbengkalai, kurva pandemi kita tetap naik. Sisi lain, kondisi ekonomi kita makin terpuruk," imbuhnya.
Sohibul juga menyebut pemerintah gagal paham dalam strategi penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi. Ia pun meminta pemerintah bergerak cepat mengatasi pandemi sehingga pemulihan ekonomi bisa sejalan.
"Artinya, jika pemerintah semakin cepat dan tepat mengatasi pandemi, maka ekonomi akan semakin cepat pulih. Dan sebaliknya, jika pemerintah semakin lambat dan tidak akurat dalam menangani pandemi, maka ekonomi juga akan semakin lambat pulihnya. Jangan pernah beranggapan bahwa korban warga yang meninggal dan yang terinfeksi sebagai biaya dari krisis. Apalagi jika itu dianggap sebagai biaya dari pemulihan ekonomi," ungkapnya.
Sohibul juga menyinggung diterbitkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2020. Menurutnya, hal itu menjadi sikap otoriter pemerintah di masa pandemi ini.
"Atas nama penanganan pandemi COVID-19, Presiden mengeluarkan Perppu No 1 Tahun 2020 yang kemudian disahkan oleh DPR RI menjadi UU. UU tersebut memperkuat kekuasaan dan otoritas eksekutif dalam kebijakan fiskal, moneter, budgeting dan legislasi," tuturnya.(dtk)