GELORA.CO - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyoroti kinerja pengendalian pandemi COVID-19 oleh kementerian hingga lembaga. Wakil Ketua Umum PPP, Arwani Thomafi menilai seharusnya kementerian-lebih berkoordinasi lebih solid.
"Pernyataan presiden yang kembali marah terhadap kinerja menterinya setelah sebelumnya pada 18 Juni 2020 lalu membuka rekaman kemarahan Presiden kepada para menteri menunjukkan persoalan serius di tubuh kabinet," kata Arwani kepada wartawan, Senin (3/8/2020).
Dia mengatakan semenjak dibentuknya Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional seharusnya pemerintah sudah tancap gas menangani permasalahan pandemi di Tanah Air. Namun, menurut dia, tim khusus yang dibentuk justru tak berjalan efektif.
"Hampir setengah bulan kerja komite ini semestinya tancap gas untuk menerjemahkan Perpres 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi. Semestinya koordinasi antar Kementerian/Lembaga jauh lebih solid dengan keberadaan komite ini," ujar Arwani.
Arwani menilai para pembantu Presiden itu tak bisa menerjemahkan kebijakan yang bercirikan senses of crisis di lapangan. "Ini persoalan serius karena bagaimana mungkin para pembantu presiden tidak memahami instruksi presiden yang clear dan terang tersebut," katanya.
Seperti diketahui, Jokowi menilai kementerian hingga lembaga masih terjebak pekerjaan harian sehingga tidak tahu prioritas. Jokowi mengatakan kementerian dan lembaga di Indonesia belum bisa menentukan prioritas dalam penanganan COVID-19. Karena itu, dia meminta agar pekerjaan kementerian dan lembaga didetailkan.
"Kementerian-kementerian, lembaga-lembaga ini aura krisisnya belum betul-betul belum... ya belum, masih sekali lagi kejebak pada pekerjaan harian," kata Jokowi saat membuka 'Rapat Terbatas Penanganan covid19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional' yang disiarkan Sekretariat Presiden, Senin (3/8).
Jokowi mengatakan kementerian dan lembaga di Indonesia belum bisa menentukan prioritas dalam penanganan COVID-19. Karena itu, dia meminta agar pekerjaan kementerian dan lembaga didetailkan.
"Nggak tahu prioritas yang harus dikerjakan. Oleh sebab itu, saya minta ini pak ketua urusan ini didetailkan satu per satu dari menteri-menteri terkait sehingga manajemen krisis kelihatan," ucapnya.
"Lincah, cepat, trouble shooting, smart shortcut, dan hasilnya betul-betul efektif. Kita butuh kecepatan," lanjutnya.(dtk)