GELORA.CO - Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) kembali melontarkan sejumlah kritik tajam. Kali ini, KAMI mengkritik Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto karena menangani urusan pangan hingga mengkritik pemerintah.
Terbaru, Komite Eksekutif KAMI Ahmad Yani menyoroti keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Prabowo sebagai Menhan untuk menangani proyek lumbung pangan nasional. Menurut dia, urusan pangan tidak seharusnya ditangani oleh Menteri Pertahanan.
"Terus apa yang dilakukan oleh Menteri Pertahanan yang katanya akan mencetak sawah dan lain sebagainya itu," ucap Ahmad Yani kepada wartawan, Sabtu (22/8/2020).
"Menhan itu kan apa yang diserahkan oleh pemerintahan Jokowi untuk menangani persoalan pangan. Bagaimana nalar kita, walaupun tetap ada hubungannya ketahanan pangan, tapi di mana Menteri Pertanian gitu? Kita melihat akhirnya jadi tidak fokus," papar Ahmad Yani.
Jokowi sebelumnya menunjuk Prabowo menjadi leading sector untuk menggarap food estate atau lumbung pangan di Kalimantan Tengah. Jokowi menyebut tugas Menhan bukan hanya urusan alat utama sistem persenjataan (alutsista).
"Kemarin kan sudah saya sampaikan bahwa food estate itu berangkat dari peringatan FAO bahwa akan ada krisis pangan dunia, sehingga perlu kita antisipasi cepat dengan membuat cadangan pangan strategis. Dan yang namanya pertahanan itu bukan hanya urusan alutsista, tetapi juga ketahanan di bidang pangan menjadi salah satu bagian dari itu. Dan ini sudah disampaikan Menhan dengan hitung-hitungan cost berapa, anggaran berapa, dalam membangun food estate yang ada di Kapuas dan Pulang Pisau," kata Jokowi kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (13/7).
Jokowi mengatakan lumbung pangan ini disiapkan dalam rangka mengantisipasi krisis pangan dunia. Meski Menhan Prabowo yang menjadi leading sector, Jokowi memastikan Mentan tetap akan terlibat.
Selain Menhan Prabowo, KAMI mengkritik penanganan pemerintah terhadap pandemi virus Corona (COVID-19). Ia menyebut tak ada kejelasan leading sector yang menangani pandemi.
"Dalam keadaan COVID ini kan tidak jelas siapa yang mengambil leading sector antara kementerian/lembaga kan tidak tahu-menahu apa yang harus dilakukan," ujar Ahmad Yani kepada wartawan, Sabtu (22/8/2020).
Lebih lanjut, Ahmad Yani berbicara mengenai isu terkait menteri Kabinet Indonesia Maju yang sempat jadi polemik beberapa waktu lalu. Salah satunya soal kalung anti-Corona yang diluncurkan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo.
"Apa yang dilakukan oleh Menteri Pertanian kalung Corona itu," kata dia.
KAMI yang merupakan besutan Din Syamsuddin, mengkritisi sejumlah hal yang dikerjakan pemerintah Jokowi-Ma'ruf Amin. Salah satu tuntutannya adalah mengenai penanganan pandemi Corona.
"Dalam mengatasi masalah ekonomi, yang selama ini di Menteri Keuangan, sekarang ditarik lagi ke Menko Ekonomi," tutur Ahmad Yani.KAMI pun mengungkit sejumlah kritiknya kepada pemerintah.
"Apa yang dilakukan? Dari ekonomi, yang infrastruktur tanpa kendali, besar-besaran mengandalkan utang, sehingga beban kita membengkak dan pendapatan kita tidak seimbang. Itu apa yang dimaksud Aria Bima sudah dilakukan? Itulah yang kita persoalkan," ujar Ketua Komite Eksekutif KAMI Ahmad Yani kepada wartawan, Sabtu (22/8/2020).
KAMI juga menyoroti soal masalah impor.Ahmad Yani mengungkit mengenai bertambahnya masyarakat miskin akibat dampak pandemi virus Corona (COVID-19).
"Kedua, banjirnya produk-produk impor ugal-ugalan sehingga menyebabkan ekonomi kita melemah, sehingga pertumbuhan ekonomi -5,32. Impor, utang luar negeri. Terus penduduk miskin bertambah. Penderita kondisi lapar 22 juta lebih ini. Yang mana? Makanya kita bingung apa yang dikemukakan oleh Bima itu," sebutnya.(dtk)