Dikatakan Luhut, rencana tersebut menyusul wacana pemerintah yang akan membangun rumah sakit internasional.
"Kami sudah pertimbangkan visa itu untuk orang-orang spesifik, kerjanya, saya kira enggak perlu (ribet). Dan kemudian boleh ada multiple visa buat spesifik orang-orang yang kita butuhkan untuk kegiatan dalam negeri," kata Luhut dalam webinar yang digelar Apindo, Kamis, 13 Agustus 2020.
Jadi, semua saya pikir dalam konteks kebutuhan nasional, kami benchmarking saja ke negara-negara sekitar kita.
Selain itu, Luhut menjelaskan jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyetujui rencana itu. Nantinya, para dokter yang memiliki keahlian khusus akan bisa praktik dan melakukan transfer teknologi dengan sesama dokter.
"Presiden (Jokowi) sudah setuju kami akan buka RS internasional. Jadi, dokter-dokter yang kelas 1 bisa praktek dan transfer teknologi dengan dokter kita sehingga orang kita tidak habiskan (uang) untuk pengobatan keluar negeri," ujarnya.
Menurut Luhut, Indonesia bisa meniru beberapa negara di Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia hingga Australia yang rumah sakitnya kerap jadi rujukan masyarakat untuk berobat.
"Jadi, semua saya pikir dalam konteks kebutuhan nasional, kami benchmarking saja ke negara-negara sekitar kita," ucap dia.
Lebih lanjut, Luhut mengungkapkan pembangunan rumah sakit internasional akan bekerjasama dengan rumah sakit di negara lain yang punya reputasi bagus.
"Kami ingin engage dengan RS terkenal seperti Mayo (Clinic), apakah John Hopkins, apakah bisa RS terkenal lain," tuturnya.
Luhut menuturkan, di masa pandemi ini, orang-orang yang tak bisa bepergian ke luar negeri merupakan potensi pasar di bidang kesehatan. Potensi itu belum bisa dioptimalkan karena kemampuan rumah sakit di Indonesia masih terbatas.
"Orang yang berobat ke Singapura, ke Malaysia sana, Penang segala macam kan enggak berobat. Itu kami hitung mungkin miliaran dolar. Itu kami ingin dibelanjakan di dalam negeri," katanya. [Tagar]