GELORA.CO - Ahli Wabah dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Pandu Riono harus mengalami hal tak mengenakkan. Akun Twitternya diretas orang tak bertanggung jawab pada Rabu (20/8) kemarin.
Akun Pandu Riono, diretas dan membagikan konten yang tak biasa. Dalam unggahan itu, turut dibagikan foto Pandu tengah bersama dengan seorang wanita. Pandu membenarkan bahwa akunnya diretas.
"Ya dihacked," ucap Pandu saat dikonfirmasi, Rabu (19/8). Belakangan akun Twitternya pun nonaktif.
Usai diretas, kini akun Twitter Pandu Riono nonaktif. Terkait peretasan ini, belum diketahui penyebabnya. Namun, Pandu merupakan pihak yang vokal dalam mengawal penanganan virus corona di Indonesia. Ia kritis terhadap sejumlah aturan dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait penanganan pandemi tersebut.
Namun tak diketahui apakah peretasan ini terkait dengan sikap kritisnya atau tidak. Terlepas dari itu, kumparan coba merangkum lima pernyataan dari sejumlah pernyataan kritis Pandu terkait penanganan corona.
Berikut rangkumannya:
Sorot Promosi Wisata di Tengah Pandemi
Pada pertengahan April lalu, pemerintah mencoba untuk membuka kembali pariwisata di Indonesia. Tak tanggung-tanggung, promosi digencarkan untuk menarik wisatawan dengan embel-embel diskon yang menggiurkan.
Padahal, para peneliti sudah mengingatkan akan potensi Indonesia terpapar virus corona dan juga berlaku sebaliknya, tapi tampaknya pemerintah saat itu dinilai abai dengan saran-saran tersebut.
“Sebenarnya sejak akhir Januari sudah banyak laporan-laporan orang dari Indonesia yang kembali ke negaranya, ke Hong Kong, Australia, dan Jepang, ternyata hasilnya positif virus corona. Kemudian dilaporkan ke pemerintah Indonesia bahwa mereka sudah menemukan kasus positif COVID-19 yang punya riwayat dari Indonesia,” ujar Pandu.
“Tapi 'kan Kemenkes menyangkal, pemerintah malah menjawab ‘ah itu enggak mungkin terkena di Indonesia orang belum ada yang kena’. Mereka enggak paham aja. Mereka tuh sebenarnya hanya pengin denial aja, pengin nyangkal," sambung Pandu saat itu.
Kritisi Pelonggaran PSBB
Rencana relaksasi PSBB sempat juga disoroti oleh Pandu. Saat itu, 8 Mei 2020, Menteri Koordinator PMK, Muhadjir Effendy, menyatakan bahwa angka kasus COVID-19 mengalami penurunan meski tidak drastis sehingga ada peluang relaksasi dilakukan.
Saat itu, Pandu meragukan klaim pemerintah tersebut penurunan kasus virus corona. Menurutnya, klaim itu tidak berbasis data epidemiologi yang memadai. Sehingga, relaksasi PSBB justru dikhawatirkan dapat memicu gelombang kedua COVID-19 dengan jumlah kasus yang lebih besar.
“Sebelum kriteria tersebut dipenuhi, pemerintah tidak dapat memberlakukan relaksasi PSBB. Kecuali pemerintah nekat. Kalau nekat, nanti gelombang kedua infeksi COVID-19 bisa lebih dahsyat," jelas Pandu.
Kritik Pandu Riono soal Penanganan Corona Berujung Peretasan Akun Twitter (3)
Pekerja infrastruktur di Jakarta, Rabu (12/9/2018). Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan
Kritik Pegawai Berusia 45 Tahun ke Bawah Boleh Bekerja
Pada awal Mei 2020, pemerintah sempat mengizinkan warga berusia 45 tahun ke bawah untuk beraktivitas dan bekerja normal di masa pandemi virus corona. Ini pun ditentang Pandu.
"Kelompok muda usia di bawah 45 tahun mereka adalah secara fisik sehat, mereka punya mobilitas tinggi dan rata-rata kalau toh mereka terpapar, mereka belum tentu sakit, mereka tidak ada gejala. Kelompok ini tentunya kita berikan ruang untuk beraktivitas lebih banyak lagi sehingga potensi terkapar karena PHK bisa kita kurangi,” demikian kata kepala BNPB, Doni Monardo, saat itu.
Pandu menyoroti dan mempertanyakan keputusan kriteria umur 45 tahun ke bawah yang dibuat oleh pemerintah. Sebab, meski relatif lebih sehat ketimbang orang lanjut usia, orang berumur 45 tahun ke bawah tetap berpotensi menularkan virus corona ke orang lain.
“Mengapa ada kriteria-kriteria semacam itu (45 tahun ke bawah)? Itu patut dipertanyakan,” kata Pandu.
“Malah, kalau tidak bergejala, orang lain bakal mengira dia sehat, padahal dia menyebarkan virus. Dan orang kan enggak selamanya patuh menggunakan protokol kesehatan. Sehingga potensial akan terjadi penularan. Memang tidak serta merta, tetapi logikanya begitu,” sambungnya.
Kritik Istilah New Normal
Pandu mengkritik keras saat upaya new normal atau kenormalan baru yang digembar-gemborkan pemerintah Indonesia untuk melakukan relaksasi aktivitas publik di luar rumah saat pandemi COVID-19 digaungkan.
Padahal saat itu, pertumbuhan kasus virus corona di Indonesia terus melesat dalam beberapa hari terakhir, seiring bertambahnya jumlah tes PCR massal yang ditargetkan bisa tembus 20 ribu per hari.
Saat itu, Pandu memperingatkan agar pemerintah tidak memakai istilah new normal. Karena faktanya, dia bilang, "Indonesia itu tak normal, penuh risiko, tidak ada yang hijau."
"Kita semua berjuang menuju Indonesia aman, bukan normal," ujar Pandu.
Rencana Buka Sekolah Dikritik
Rencana pemerintah untuk membuka kembali semua jenjang sekolah di zona corona hijau dan kuning juga tak luput dari kritik Pandu. Menurutnya, kebijakan yang diambil berdasarkan warna zona semacam itu punya potensi risiko yang tinggi. Sebab, warna zona sangat mungkin tidak merepresentasikan tingkat persebaran corona di wilayah yang ditampilkan.
”Jangan percaya dengan warna zona mas menteri,” tulis Pandu dalam posting-an Instagram yang menampilkan foto Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Sabtu (8/8).
”(Zona) hijau bisa bukan berarti hijau. (Zona) kuning bisa bukan berarti kuning. Hijau, kuning bisa saja sebenarnya merah,” sambungnya.
Dalam kicauan Twitter-nya pada hari yang sama, Pandu juga menyuguhkan gambar data pergerakan penduduk yang dihimpun Tim FKM UI dari Facebook GeoInsight.
Data tersebut menyimpulkan, zonasi warna risiko persebaran virus corona di Indonesia tidak akurat. Sebab, mobilisasi penduduk masih tinggi, serta jumlah tes yang masih sangat minim, menyebabkan zonasi hijau tak menjamin risiko penularan corona yang lebih rendah ketimbang zona warna lain. []