GELORA.CO - Terlalu dini mengaitkan prestasi penangkapan buronan terpidana kasus cessie Bank Bali Djoko S. Tjandra dengan pergantian jabatan kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri).
Belakangan, santer disebut bahwa Kabareskrim, Komjen Listyo Sigit Prabowo yang membawahi langsung penangkapan Djoko Tjandra di malaysia sebagai kandidat kuat pengganti Kapolri Jenderal Idham Aziz.
Menurut Ketua DPD RI, LaNyalla Mahmud Mattalitti, sudah dinyatakan dengan jelas dalam UU 2/2002 tentang Kepolisian yang menyebut Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan DPR. Bahkan bila dalam 20 hari, DPR belum memberikan pendapat, sesuai hukum yang berlaku dianggap menyetujui.
“Artinya siapa suksesor Pak Idham sepenuhnya ada di tangan Presiden. Karena memang regulasinya begitu. Enggak perlu kita goreng kasus penangkapan Djoko Tjandra dengan suksesi Kapolri. Saya tahu persis sikap Pak Sigit, saya yakin dia malah tidak nyaman disanjung-sanjung begitu, apalagi diidentikkan dengan suksesor Kapolri,” tegas LaNyalla di sela masa reses ke Jawa Timur, Minggu (2/8).
Ditambahkan LaNyalla, justru yang harus mendapat apresiasi adalah Kapolri yang dengan cepat menjalankan perintah Presiden Jokowi dengan membentuk tim yang dipimpin Kabareskrim.
“Jadi aplausnya untuk Kapolri dan Tim Mabes Polri. Bukan dipersonifikasi ke orang, itu kan kerja tim. Dan ingat, masih ada terpidana dan DPO lain yang berkeliaran entah di mana. Ini juga pekerjaan rumah semua instansi terkait,” urainya.
Di sisi lain, adalah hak seseorang untuk mendukung Kabareskrim menjadi kandidat kuat pengganti Jenderal Idham Azis. Hal itu disampaikan berkenaan adanya sejumlah senator yang turut meramaikan hiruk-pikuk mengenai suksesor kapolri.
“Tetapi itu belum tentu menjadi sikap lembaga,” jelasnya.
Salah satu yang disinggung adalah pernyataan senator asal Bangka Belitung, Alexander yang turut bicara mengenai Kabareskrim sebagai suksesor tepat Jenderal Idham.
“Itu kan bagi senator asal Babel, kan belum tentu bagi senator dari provinsi lain. Jadi pendapat senator sah saja mewakili kepentingan daerahnya. Tetapi belum tentu pendapat lembaga,” tandasnya. (Rmol)