GELORA.CO - Isu kocok ulang kabinet atau reshuffle terus bergulir. Belakangan kabar Menteri agar tak meninggalkan ibukota Jakarta makin menguatkan adanya pergantian pembantu Presiden Jokowi.
Terbaru, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menyebut sebanyak 11 hingga 18 posisi Menteri akan diganti dan terdapat beberapa nama baru seperti Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Sandiaga Salahudin Uno.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah berpandangan, dua nama baru yaitu Hadi Tjahjanto dan Sandiaga Uno dinilai sah saja jika kemudian bergabung ke dalam kabinet Presiden Jokowi, karena secara afiliasi kini keduanya bebas dari kepentingan politik.
Namun Dedi menyayangkan, jika putra sulung mantan Presiden SBY itu ikut bergabung atas apapun alasannya, baik permintaan Presiden Jokowi atau pengajuan Partai Demokrat.
“AHY memimpin parpol dan tentu lebih berpeluang untuk membesarkan Demokrat menghadapi kontestasi 2024,” kata Dedi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (20/8).
Dedi menyarankan, sebaiknya AHY yang saat ini menjabat Ketua Umum Demokrat menimbang secara cermat sisi politisnya.
Menurut Dedi, jika kemudian Demokrat bergabung ke dalam koalisi pemerintah maka hampir dipastikan partai oposisi minim karena hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
“AHY ada baiknya menimbang sisi politis karena pilihannya berada di Parpol, 2024 oposisi minim pesaing, sementara PKS sendiri hingga hari ini belum mengemuka tokoh yang potensial diusung,” urai Dedi.
Fakta politik itu, kata Dedi perlu diambil momentum oleh Demokrat untuk tetap di luar Pemerintahan demi menjaga populisme Parpol di 2024.
Meski demikian, Dedi tak menampik bahwa peluang AHY masuk atau ditarik ke kabinet sangat kecil.
“Jika memang diperlukan tambahan mitra koalisi, justru PAN lebih berpeluang. Sandiaga Uno jauh lebih memungkinkan, baik dari sisi kapasitas maupun afiliasi politik. Sehingga koalisi pemerintah akan lebih nyaman jika Sandiaga masuk. Hanya saja, ini bergantung Presiden memandang perlu tidaknya reshufle dalam pertimbangan politik,” demikian Dedi.(rmol)