GELORA.CO - Elemen mahasiswa lainnya dari Kelompok Cipayung Plus, menilai gerakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) masih pro dan kontra di ruang publik.
Saat ini terdapat sentimen terhadap para tokoh yang melibatkan dirinya di dalam KAMI tersebut, lantaran hari ini seluruh elemen masyarakat Indonesia sedang menghadapi badai pandemik Covid-19," ujar Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sujahri Somar dalam keterangannya, Kamis (20/8).
"Bukannya memberikan sumbangsih kontribusi pemikiran, ide dan gagasan, tetapi malah justru ada upaya-upaya yang mencoba mengganggu jalannya kerja pemerintahan saat ini," katanya menambahkan.
Sujahri mengatakan pesan itu bersama Sekjen PP PMKRI Tri Natalia Urada, Sekjen EN LMND Reza Reinaldi Wael, Sekjen PP Hikmahbudhi Bebin Adi Dharma dalam Virtual Public Discussion dengan tema “KAMI Dimata Aktivis Gerakan”.
Menurut dia, gerakan tersebut adalah hak demokrasi setiap warga negara Indonesia. Namun, di lain sisi mestinya para tokoh bangsa yang ikut menjadi deklarator KAMI idealnya memposisikan diri sebagai orang tua bagi anak muda.
"Berikan kontribusi pemikiran maupun solusi yang konkrit menuju Indonesia maju yang kita cita-citakan bersama," katanya.
Sekjend PP Hikmahbudi, Bebin Adi Dharma juga menyampaikan di dalan diskusi tersebut, bahwa sejauh ini belum menemukan urgensi dari pola gerakan KAMI.
Selain itu, Bebin juga menyinggung tentang peserta aksi Deklarasi KAMI yang tidak menaati protokol kesehatan dan tidak disiplin dalam melaksanakan anjuran pemerintah mengenai Covid-19.
“Sampai saat ini saya belum menemukan urgensi dibentuknya KAMI. Saya menilai kalau gerakan KAMI ini bermuatan politis. Saat deklarasi kemarin juga kita melihat kalau para peserta yang hadir saat deklarasi tidak mengindahkan protokol kesehatan," terang Bebin.
Hal senada juga diungkapkan oleh Sekjend PP PMKRI, Tri Natalia Urada. Ia menyampaikan bahwa deklarasi KAMI mesti dinilai secara komprehensif.
Gerakan ini adalah bagian dari implikasi barisan-barisan oposisi yang berada di luar pemerintah. Keterlambatan pemerintah dalam menangani Covid, ancaman resesi, pembahasan RUU Minerba dan Omnibus law, merupakan cikal bakal lahirnya gerakan ini," ujarnya.
"Namun mesti diingat bahwa pembentukan KAMI ini tidak menjawab kebutuhan masyarakat saat ini," pungkasnya. (Rmol)