GELORA.CO - Pendidikan merupakan salah satu sektor yang tidak bisa dikesampingkan ataupun dilepaskan di tengah pandemik virus corona baru (Covid-19).
Demikian kata Ketua Umum (Ketum) PP Pemuda Muhammadiyah, Sunanto saat menjadi narasumber di acara Tanya Jawab Cak Ulung yang diselenggarakan oleh Kantor Berita Politik RMOL bertajuk "Proklamasi dan Politik Milenial Di Tengah Corona", Rabu (19/8).
"Di dalam kehidupan masa pandemik itu kan ada tiga, di samping kesehatan yang kedua sosial yang ketiga pendidikan sebagai porsi masa depan. Tiga komponen ini tidak boleh dilepaskan," ujar Sunanto, Rabu (19/8).
Namun kata Sunanto, ketiga hal tersebut juga harus mempunyai standar satu kesatuan dengan kebijakan lainnya.
"Kan sekarang kadang-kadang tanggung gitu loh. Kalau gak boleh ya gak boleh, kalau boleh ya boleh gitu. Jangan boleh yang enggak-enggak gitu," kata Sunanto.
Sunanto pun kembali menyinggung soal sengkarutnya Program Organisasi Penggerak (POP) Kementerian Pendidik dan Kebudayaan (Kemendikbud).
"Historis di dalam konteks bagaimana membangun pendidikan itu sekali lagi saya sepakat bahwa ada lompatan yang sangat cepat untuk meningkatkan kapasitas dan peningkatan SDM. Tapi sekali lagi jangan langsung motong karena itu bisa pecah, bisa patah. Maka perlu ada pendekatan culture, pelan tapi narasinya adalah membangun masa depan," jelas Sunanto.
Hal tersebut bisa terlaksana dengan baik jika dibarengi oleh kecanggihan teknologi. Sehingga, kebijakan yang dikeluarkan harus dibarengi dengan alatnya.
"Jadi jangan sampai Mas Menteri (Nadiem) hanya mengeluarkan gagasan tapi dia tidak memberikan alatnya, itu persoalan. Kalau orang suruh mikir lagi, suruh bekerja lagi, kan jadi repot," terang Sunanto.
Terkait Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) kata Sunanto, Mendikbud, Nadiem Makarim memberikan tiga alternatif.
Cak Nanto -biasa karip disapa- meminta Nadiem memberikan gambaran jelas terkait dengan alternatif yang telah ditawarkan kepada pihak terkait di bidang pendidikan.
Nadiem kata Cak Nanto, harus tegas menawarkan produk kebijakan yang konkret. Tujuannya agar para pelaku pendidikan dapat menterjemahkan langsung di lapangan.
"Seharusnya langsung diputuskan, berdasarkan keputusan yang ideal misalnya apakah dia mau pakai pelajaran masa pandemik, atau ada pelajaran yang efektif seperti apa, diputuskan aja, baru turunannya adalah bagaimana semua komponen masyarakat mengamini itu untuk keselamatan dan kebersamaan," jelasnya.
Dengan demikian, Sunanto berharap agar Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi kinerja Nadiem Makarim.
"Kalau kami mengusulkan di evaluasi, persoalan reshuffle kan urusan Presiden hak prerogatifnya. Jangan-jangan Nadiem tidak linier dengan apa yang diharapkan untuk mewujudkan ke depan," pungkasnya(rmol)