GELORA.CO -Peringatan mengenai bahaya gelombang kedua pandemik Covid-19 yang disampaikan Presiden Joko Widodo kepada kabinetnya mendapat kritikan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI.
Wakil Ketua Fraksi PKS, Sukamta menilai, penularan Covid-19 di Indonesia masih berada di gelombang pertama. Hal ini terlihat pada pertambahan kasus baru per harinya yang masih mengalami peningkatan.
"Saya heran Pak Presiden mengatakan soal ancaman gelombang kedua, ini bisikan dari tim ahli yang mana? Mengingat banyak ahli epidemiologi mengatakan di Indonesia hingga saat ini belum selesai alami fase gelombang pertama. Bahkan Presiden mengatakan tidak tahu kenapa masyarakat semakin khawatir dengan Covid-19," kata Sukamta kepada wartawan, Senin (3/8).
Pihaknya khawatir pernyataan Jokowi perihal gelombang kedua bakal berakhir seperti wacana pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan new normal. Pasalnya, dalam dua wacana itu, kata Sukamta, pemerintah malah membuat bingung masyarakat terhadap kewaspadaan atas penularan Covid-19.
Sementara itu, ujar dia, wacana ancaman gelombang kedua juga mengesankan bahwa pandemik gelombang pertama sudah bisa diatasi.
"Saya kira lebih baik presiden dan jajarannya melalui Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang dibentuk belum lama ini fokus segera atasi pandemik dan kemudian kami berharap tidak terjadi gelombang kedua di Indonesia,” bebernya.
Anggota Komisi I ini mengingatkan kepada pemerintah bahwa penanganan Covid-19 yang tidak kunjung tuntas, akan menambah dampak sosial ekonomi yang lebih berat.
"Jadi poin paling pentingnya adalah bagaimana pandemik ini bisa segera ditangani, karena soal ancaman krisis ekonomi itu adalah dampak. Jika persoalan utama dalam penanganan pandemik tidak kunjung membaik, dana Rp 695,2 triliun untuk program pemulihan ekonomi nasional saya khawatirkan tidak akan berguna dan jadi sia-sia," ujarnya.
Terakhir, legislator asal Yogyakarta ini mendesak pemerintah segera memperjelas gambaran besar atas penangangan Covid-19 lantaran hingg kini, pemerintah tidak pernah membukanya ke publik.
"Sangat wajar jika masyarakat bertanya soal ini karena sudah lebih dari empat bulan hal ini berjalan," tutupnya. (Rmol)