GELORA.CO - Larangan dari Istana Negara kepada instansi pemerintah untuk tidak memajang foto Presiden Joko Widodo di baliho atau spanduk saat perayaan HUT ke-75 Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang mengundang tanda tanya publik.
Tak terkecuali Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule. Bagi Iwan Sumule, tidak seperti biasanya Jokowi melarang instansi memajang fotonya saat HUT RI.
“Ada apa ini sebenarnya?” tanyanya kepada redaksi, Selasa (11/8).
Karena tidak ada penjelasan memadai dari lingkaran Istana, Iwan Sumule pun berspekulasi. Spekulasi pertamanya menyasar dugaan klenik.
Tidak jarang klenik tentang lengser keprabon dikhawatirkan Presiden Joko Widodo dan lingkarannya. Setidaknya hal itu pernah terungkap saat ada pembantu Jokowi yang melarang presiden datang ke Kediri, Jawa Timur karena ada unsur mistis yang diyakini bisa membuat presiden tumbang di tengah jalan.
Sementara spekulasi kedua, Iwan Sumule menduga bahwa Jokowi sedang sadar diri untuk ancang-ancang mundur. 17 Agustus tahun ini, bisa jadi yang terburuk dalam sejarah Jokowi karena menjadi kali terakhir dirinya merayakan sebagai presiden.
Pengunduran diri Jokowi, menurut Iwan Sumule, merupakan langkah yang tepat mengingat segudang masalah melilit rakyat. Mulai dari dampak ekonomi virus corona yang belum rampung, ketakutan rakyat atas sebaran virus yang tidak tertangani dengan baik, hingga kegagalan Jokowi membuat ekonomi meroket.
“Jadi ini terkait klenik atau tanda 17 Agustus terakhir bagi Presiden Jokowi?” tekannya bertanya-tanya.
“Mungkin warganet punya analisa, karena membingungkan, penuh tanda tanya. Iya nggak sih?” demikian Iwan Sumule.
Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono telah membenarkan adanya imbauan kepada kementerian atau lembaga pemerintahan lainnya yang sudah memasang spanduk atau baliho bergambar Presiden Jokowi agar segera diturunkan.
Sekretariat Presiden meminta tidak ada lagi pemasangan media bergambar Joko Widodo dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI.
Namun demikian, dia tidak menjelaskan detail alasan Istana melarang pemasangan gambar Joko Widodo tersebut. [rm]