GELORA.CO - Koalisi Aksi Masyarakat Indonesia (KAMI) unjuk rasa menuntut pemerintah serius menangani virus Corona (COVID-19). Bagai bumerang, aksi KAMI justru menuai kritik sejumlah kalangan karena melahirkan kerumunan di tengah pandemi Corona.
Deklarasi KAMI digelar di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, pada Selasa 18 Agustus 2020. Demo ini dihadiri sejumlah tokoh, di antaranya Din Syamsuddin, Gatot Nurmantyo, dan Rocky Gerung.
Ada 8 tuntutan yang dibacakan dalam deklarasi tersebut. Berikut ini poin tuntutan KAMI soal penanganan Corona:
Menuntut pemerintah agar bersungguh-sungguh menanggulangi pandemi COVID-19 untuk menyelamatkan rakyat Indonesia dengan tidak membiarkan rakyat menyelamatkan diri sendiri, sehingga menimbulkan banyak korban dengan mengalokasikan anggaran yang memadai, termasuk untuk membantu langsung rakyat miskin yang terdampak secara ekonomi.
Beberapa politisi balik mengkritik demo KAMI. Mereka menyoroti aksi KAMI yang tidak memperhatikan protokol kesehatan.
Berikut Ironi Aksi KAMI Tepuk Air di Dulang Tepercik Muka Sendiri:
PPP Sentil KAMI Tak Perhatikan Protokol Kesehatan
PPP menilai perlu konsistensi dari KAMI terkait tuntutan agar pemerintah serius menangani virus Corona. Ini lantaran saat deklarasi, KAMI tak memperhatikan protokol kesehatan COVID.
"Tapi kalau dikatakan, konsistensi juga penting, contoh, kalau nggak salah kemarin menyoroti pemerintah terkait dengan penanganan COVID-19, salah satu penanganan COVID-19 itu adalah memperhatikan protokol kesehatan," kata Wasekjen PPP Achmad Baidowi di kompleks gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/8/2020).
Baidowi mempertanyakan penerapan protokol kesehatan saat deklarasi KAMI. Dia menyebut jangan sampai KAMI menunjuk diri sendiri sementara menuntut keseriusan penanganan Corona oleh pemerintah.
"Kira-kira, kemarin acara itu sudah memenuhi protokol kesehatan tidak? Ya kan? Jangan sampai, kita ibarat menunjuk seseorang, tidak sadar tiga jari yang lain nunjuk kita diri sendiri," ujarnya.
Menurut dia, sikap KAMI perlu konsistensi. Di mana ucapan dan perbuatan dapat selaras terkait penanganan virus Corona.
Hestiana Dharmastuti - detikNews
Rabu, 19 Agu 2020 22:06 WIB
Deklarasi Koalisi Aksi Meyelamatkan Indonesia (KAMI), di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta, Selasa (18/8/2020). Foto: Deklarasi Koalisi Aksi Meyelamatkan Indonesia (KAMI). (Luqman/detikcom)
PKB: Kesannya Mempolitisasi Keadaan, Ironis
PKB menyayangkan kerumuman dalam deklarasi KAMI.
"Nah itu dia, sangat disayangkan dan menurunkan kualitas maklumat. Jadi kesannya hanya mempolitisi keadaan, masyarakat dipertontonkan hal yang ironis," kata Ketua DPP PKB Daniel Johan kepada wartawan, Rabu (19/8/2020).
Dalam kesempatan terpisah, Waketum PKB Jazilul Fawaid menilai KAMI harus bisa menjadi teladan.
Menurutnya, tindakan KAMI tak sejalan dengan tuntutannya, yang salah satunya menuntut pemerintah serius menangani pandemi COVID-19.
Menurut Jazilul, deklarasi KAMI yang mengabaikan protokol kesehatan itu tidak sinkron dengan tuntutan mereka. Ia mengatakan ada opsi deklarasi dilakukan virtual untuk menghindari kerumunan.
"Dengan virtual lebih bagus untuk menghindari kerumunan," ujarnya.
PDIP: Menepuk Air di Dulang, Terpercik Muka Sendiri
Politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno menanggapi kerumunan yang terjadi dalam acara deklarasi KAMI.
"Sering terjadi 'menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri', dan 'kuman di seberang sungai terlihat, gajah di pelupuk mata tak terlihat'," kata Hendrawan kepada wartawan, Rabu (19/8/2020).
Hendrawan menilai, dalam deklarasi KAMI, tindakan nyata akan lebih berdampak daripada sekadar bicara.
"Ada pepatah 'action speaks louder', artinya tindakan nyata lebih berdampak. Kata Rendra, 'perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata'," ungkapnya.
Di sisi lain, Hendrawan mengatakan semua pihak adil dalam menilai langkah pemerintah mengatasi pandemi. Menurutnya, sejumlah kebijakan terkait pandemi sudah dirumuskan dengan baik.
Deklarasi Koalisi Aksi Meyelamatkan Indonesia (KAMI), di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta, Selasa (18/8/2020). Foto: Deklarasi Koalisi Aksi Meyelamatkan Indonesia (KAMI). (Luqman/detikcom)
Golkar: KAMI Langgar Protokol COVID
Partai Golkar menyebut untutan KAMI tak selaras dengan aksi deklarasi yang dinilai banyak melanggar protokol kesehatan.
"Apa yang menjadi tuntutan KAMI yang kemarin dideklarasikan itu justru menunjukkan sikap yang paradoks dan inkonsisten. Di salah satu tuntutannya meminta agar pemerintah untuk serius menangani COVID-19, tapi KAMI sendiri dalam acara deklarasinya justru banyak melanggar protokol COVID-19," kata Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Rabu (19/8/2020).
Ace pun mempertanyakan tuntutan KAMI yang tak sejalan dengan sikapnya saat deklarasi. Menurut Ace, salah satu cara mencegah penularan Corona justru melalui disiplin protokol kesehatan.
"Bagaimana dapat menyelamatkan rakyat Indonesia, menegakkan disiplin protokol COVID-19 saja tidak dipatuhinya. Padahal salah satu obat mujarab untuk menghentikan penularan COVID-19 ya harus disiplin mematuhi protokol COVID-19," ujarnya.
Menurut Ace, selama ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap memprioritaskan penanganan kesehatan yang diseimbangkan dengan kegiatan ekonomi. Hal itu agar tidak terjadi ketimpangan dampak Corona.
Satgas COVID: Sebagian Peserta Deklarasi KAMI Tak Pakai Masker
Satgas COVID-19 juga menyoroti kegiatan deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang digelar di Tugu Proklamasi, Jakarta.
Menurut Wiku, ada sebagian peserta aksi yang tak menggunakan masker.
"Yang terkini pada hari ini ada aksi masyarakat dari deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Tugu Proklamasi di Jakarta dan ini juga terlihat kerumunan massa yang cukup besar dan sangat berdekatan, sebagian ada yang menggunakan masker, dan cukup banyak yang tidak menggunakan masker atau maskernya digunakan dan diturunkan di dagu," kata Wiku.
Wiku mengingatkan lagi agar protokol kesehatan dijalankan. Mulai dari menjaga jarak hingga menggunakan masker.
"Hal-hal seperti ini kami mohon sekali lagi perhatian anggota masyarakat bahwa apa yang kita capai secara bersama dan berusaha susah payah, yang tadi ditunjukkan dengan zonasi risiko itu menggambarkan tingkat penularan, apabila kejadian seperti ini terulang, maka klaster yang tadi dipertanyakan banyak pihak, itu akan muncul dan ini harus kita cegah agar betul-betul kondisi aman COVID di Indonesia bisa terjadi," sambung dia.
Dia menyebut dengan tertib menjalankan protokol kesehatan, kegiatan ekonomi sosial ekonomi juga bisa terkendali.(dtk)