GELORA.CO - Politisi Partai Gerindra Moreno Soeprapto setuju dengan saran Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk tidak memilih calon kepala daerah petahana yang maju dalam Pilkada Serentak mendatang. Bila tidak serius dalam penanganan pandemi COVID-19.
"Kalau saya sih, keputusan dari Mendagri secara politik sudah tepat. Tetapi kita kembali lagi ke individu masing-masing. Karena secara peningkatan pasien COVID-19 kita juga tidak bisa sepenuhnya menyalahkan pemerintah," kata Moreno di Malang.
Anggota Komisi III DPR RI itu mengatakan, masyarakat juga memiliki peran penting dalam pencegahan penularan COVID-19. Diantaranya dengan tertib dan patuh jalankan protokol kesehatan.
Selain itu, imbauan paling keras juga datang dari ketua umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto bahwa seluruh kader Gerindra harus sejalan dengan pemerintah pusat dalam penanganan COVID-19.
"Kalau kita disiplin dan ikuti patuhan protokol saya rasa kita bisa menahan penyebaran COVID-19. Mudah-mudahan tidak ada gelombang penyebaran COVID-19 yang membuat angka pertumbuhan pasien semakin tinggi sembari kita menunggu vaksin dan obat dari COVID-19. Yang jelas kader Gerindra harus disiplin protokol kesehatan," ujar Moreno.
Moreno mengatakan, imbauan untuk serius menangani COVID-19 sudah diberikan Prabowo Subianto kepada kepala daerah yang diusung oleh Gerindra. Baik yang saat ini menjabat maupun kepala daerah petahana yang sedang bertarung dalam kontestasi Pilkada serentak 2020 mendatang.
"Kita punya kader yang saat ini menjabat dan kembali maju sebagai incumbent atau kepala daerah yang sebelumnya kita usung untuk pemenanganya selalu mendapat arahan dari Pak Haji Prabowo Subianto untuk selalu serius menangani COVID-19. Apalagi kader Gerindra yang menjadi kepala daerah, untuk sesuai dengan arahan pemerintah pusat," tutur Moreno.
Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian memperingatkan secara keras kepada kepala daerah untuk serius dalam penanganan pandemi COVID-19. Bahkan, terkait Pilkada Serentak 2020 Desember mendatang, dia imbau masyarakat untuk tidak memilih calon petahana yang kurang serius menangani pandemi COVID-19 di daerahnya.
"Kalau yang lagi ikut Pemilu (Pilkada serentak) kalau tidak serius (penanganan COVID-19) tidak usah dipilih. Gitu aja," kata Tito di Malang, Jumat 7 Agustus 2020.
Menurut Tito, sanksi sosial boleh diberikan ke calon petahana di Pilkada dengan tidak kembali dipilih karena kurang serius menangani COVID-19. Bahkan, bila ada kepala daerah berkali-kali tidak memberikan contoh perilaku tertib protokol kesehatan pencegahan COVID-19, dia pun tidak segan memberi sanksi.
"Ya masyarakat saja yang memberikan sanksi sosial kepada yang bersangkutan. Kalau kami nanti akan memberikam guide line (garis panduan) kepada mereka. Kalau berkali-kali tidak memberikan contoh, kita tegur nanti," ujar mantan Kepala Kepolisian RI itu.[viva]