GELORA.CO - PDIP menilai kritik politikus Partai Gerindra Fadli Zon terhadap pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan tindakan yang sah-sah saja meski baru menerima penghargaan Bintang Mahaputera Nararya. PDIP menyebut penghargaan tersebut bukan lah alat pembungkam kritik.
"Tak ada masalah karena tidak ada kaitannya. Jangan mereduksi makna bintang jasa. Bintang jasa bukan instrumen untuk membungkam atau mematikan sikap kritis," ujar Politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno kepada detikcom, Minggu (16/8/2020).
Hendrawan menjelaskan maksud pidato Jokowi terkait target pertumbuhan ekonomi Indonesia 4,5 - 5,5 persen. Hendra menyebut target tersebut untuk membangun energi positif di tengah gejolak perekonomian karena pandemi COVID-19.
"Rentang pertumbuhan 4,5-5,5 mensyaratkan sejumlah kondisi, antara lain daya beli masyarakat pulih setelah terhantam pandemi, investasi bergerak lebih dinamis, dan harga-harga komoditas di pasar internasional membaik karena ekonomi global kembali pulih," kata Hendrawan.
Politikus PDIP lainnya, Andreas Hugo Pareira, mengatakan hal serupa. Menurutnya, penghargaan Bintang Mahaputera Nararya bukan lah instrumen membungkam fungsi DPR. Ia menyebut merupakan hal biasa bila Fadli Zon mengkritik pemerintahaan.
"Ah masa kalau udah dapat bintang mahaputra terus nggak boleh kritik lagi. Apakah Bintang Mahaputra itu alat pembungkaman fungsi anggota DPR? Kan nggak dong. Jadi, biasa saja kalau FZ (Fadli Zon) memgeritik, dari dulu juga dia kritis," kata Andreas.
Andreas meyakini tak ada persetujuan yang terjadi terkait pemberian bintang jasa itu. Menurutnya, narasi yang berkembang soal adanya 'deal' dibalik pemberian tanda jasa itu yakni analisa cetek.
"Deal itu hanya dugaan dengan dasar analisa cetek. Saya yakin bukan kelasnya pak Jokowi untuk men-deal-kan hal-hal seperti itu. Juga pak FZ (Fadli Zon) saya kira akan tersinggung kalau urusan bintang mahaputra di-deal-kan dengan nalar kritis beliau," ujar Andreas.
Sebelumnya, Fadli Zon bersama Fahri Hamzah dan lebih dari 50 tokoh lainnya menerima Bintang Mahaputera Nararya di Istana Kepresidenan pada Kamis (13/8) lalu. Selang dua hari usai menerima bintang jasa, Fadli Zon melontarkan kritik perdananya.
Fadli menyoroti pidato Jokowi tentang RUU APBN 2021 saat sidang tahunan MPR-DPR. Fadli Zon menyebut pidato Jokowi kurang realistis.
"Di tengah ancaman pandemi serta resesi ekonomi yang masih akan terus berlangsung, kita sebenarnya ingin mendengarkan pidato kenegaraan yang dekat dengan kenyataan. Hanya dengan mendekati realitas, kita akan bisa mencari jalan keluar tepat untuk mengatasi krisis yang tengah berlangsung," kata Fadli dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/8).
"Sayangnya, harapan itu tak terpenuhi. Pidato kemarin kurang realistis. Satu hal paling mencolok adalah soal target pertumbuhan ekonomi. Presiden Joko Widodo menargetkan pertumbuhan tahun depan ada pada kisaran 4,5-5,5 persen," sambungnya.(dtk)