GELORA.CO - Beberapa waktu lalu Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia pada kuartal II-2020 sebesar -5,32 persen.
Melihat hal tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon menyebutkan bahwasanya Pemerintah terbukti lamban dan mengambil keputusan yang salah dalam mengantisipasi terjadinya krisis.
"Pemerintah terbukti lamban dan salah Resep dalam mengantisipasi terjadinya krisis, baik terkait pandemi maupun eksesnya bagi perekonomian nasional. BPS (Badan Pusat Statistik) sdh mengumumkan bhw PDB (Produk Domestik Bruto) kita pd kuartal II (Q2) minus sebesar 5,32 persen," tulisnya di akun twitter miliiknya seperti dipantau pada Jumat (7/8/2020).
Dirinya menambahkan, angka ini justru jauh lebih buruk daripada ekspektasi Pemerintah yang sebelumnya memperkirakan hanya akan minus 4,3 hingga 4,8 persen saja, dengan angka batas bawah minus 5,1 persen.
"Nyatanya, perekonomian kita merosot lebih buruk dari itu. Ini adalah peringatan agar kita waspada terhadap narasi optimis yg selalu didengungkan Pemerintah," tegasnya.
Memang, lanjutnya, di tengah pandemi Covid-19 resesi merupakan sesuatu yang tak terhindarkan. Semua negara akan mengalaminya namun menurut Fadli Zon hanya soal waktu saja.
"Namun, di tengah keniscayaan itu, Pemerintah kita seharusnya bisa mengantisipasi agar kerusakan yang paling buruk tidak terjadi. Dan inilah sepertinya yang gagal diperlihatkan dalam beberapa bulan terakhir," tulisnya kembali.
Meskipun di atas kertas yang disebut resesi adalah ketika Pertumbuhan Ekonomi dilaporkan minus dua kuartal berturut-turut atau lebih, namun secara de facto Fadli Zon menilai saat ini Indonesia sudah berada di tengah resesi.
"Intinya, hanya soal waktu saja BPS nanti akan mengumumkan bahwa kuartal III-2020 juga Ekonomi kita akan kembali minus. Sebab, sepanjang satu semester kemarin, Pemerintah sudah gagal menetapkan prioritas pekerjaan," ucapnya kembali.
Lagipula, sejak awal Fadli Zon menilai Pemerintah memang gagal menetapkan prioritas. Saat kasus Covid-19 pertama kali dikonfirmasi masuk ke Indonesia, awal Maret lalu, dengan alasan Ekonomi Pemerintah menolak melakukan karantina wilayah. Padahal, perekonomian mustahil tumbuh jika negara gagal mengatasi pandemi.
"Ujungnya per hari ini Pemerintah bisa dikatakan tak berhasil menangani keduanya. Kita saat ini menghadapi tekanan besar dari dua jurusan sekaligus, yaitu pandemi dan resesi Ekonomi," serunya.
Sementara itu, tambahnya, dari sisi Ekonomi, Pemerintah juga telah gagal memperkecil kontraksi Ekonomi. Padahal, anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kita mencapai Rp695,2 triliun.
"Lambatnya penyerapan anggaran dan penyaluran bantuan untuk masyarakat ini merupakan biang keladi knp tingkat kontraksi Ekonomi kita lebih buruk dari yg diprediksikan. Padahal, bantuan untuk masyarakat, terutama dlm bentuk tunai, bs memberikan dorongan signifikan bagi perekonomian, dalam enam bulan terakhir, kesempatan untuk mendorong perekonomian melalui berbagai stimulus tadi telah disia-siakan," ucapnya.
Maka dengan itu menurut Fadli Zon, kebijakan tarik-ulur semacam ini telah memperburuk kontraksi Ekonomi kuartal kemarin.
"Jangan lupa, anggaran semacam ini punya efek pengganda Ekonomi yang signifikan. Dimana anggaran ini seharusnya sudah dicairkan sesudah Idul Fitri kemarin, di bulan Juni atau paling lambat Juli. Namun, hingga lewat Idul Adha, anggaran ini masih juga belum dicairkan. Kalau saja anggaran ini dicairkan sesuai jadual, kita mungkin bisa sedikit menahan besaran kontraksi," urainya.
"Artinya, pada kuartal kemarin Pemerintah sudah gagal menjalankan fungsinya menahan agar kontraksi Ekonomi ini tak terlalu besar. Pemerintah justru menjadi kontributor bagi Pertumbuhan Ekonomi negatif, karena lamban dalam penyerapan anggaran dan penyaluran bantuan," lanjutnya lagi.
Pemerintah, seharusnya tak lagi bermimpi akan mencapai hasil berbeda melalui Resep yang sama. Sekarang saatnya ganti Resep dan ganti Koki khususnya di bidang Ekonomi dan kesehatan.
"Jika Koki di dapur kabinet tak bisa membuat Resep lain, tentu hasilnya tak akan sesuai harapan. Jangan sampai kemarahan Presiden berkali-kali jadi sia-sia, dan rakyat yang menjadi korban," tulisnya kembali. []