GELORA.CO - Angka kemiskinan yang dirilis pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2020 diragukan oleh banyak pengamat ekonomi dan tokoh nasional di tanah air.
Tak terkecuali oleh Ketua Umum Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (DN-PIM) Din Syamsuddin.
Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) berpendapat, data kemiskinan Indonesia yang dicatat pemerintah naik 9,78 persen atau menjadi 26,42 juta jiwa jauh lebih rendah jika indikator penghitungan yang dipakai merunut patokan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).
Adapun dalam indikator yang dipakai PBB, orang masuk dalam kategori miskin adalah mereka yang berpenghasilan di bawah 2 dolar AS per hari.
Sementara garis kemiskinan yang dipatok BPS sebesar Rp 454.652 per kapita per bulan atau kurang lebih Rp 15 ribu per hari.
“Jadi kalau mengikuti indikator dari PBB, maka di atas 150 juta rakyat negeri ini yang miskin," ujar Din Syamsuddin dalam diskusi virtual, Kamis (13/8).
Terlebih lagi, lanjut mantan ketua umum PP Muhammadiyah itu, pandemik virus corona baru (Covid-19) yang melanda Indonesia juga memperbesar dampak perekonomian masyarakat.
Dan ini semua semakin diperparah dengan pandemik Covid-19. Walaupun gelagat resesi ekonomi ini sudah terjadi jauh sebelum pandemi Covid-19 dan semakin diperburuk oleh pandemik Covid-19," ungkapnya.
"Dan kita menyaksikan tata kelola negara ini tidak cukup mampu untuk mengatasi itu semua," demikian Din Syamsuddin menambahkan. (Dtk)