GELORA.CO -Potensi resesi pada kuartal III 2020 menjadi satu hal yang diperhatikan serius oleh ekonom senior dari Institute Development of Economics and Finance (Indef) Didik J. Rachbini.
Akademisi Universitas Indonesia (UI) ini mengatakan, pertumbuhan ekonomi domestik yang minus 5,32 persen pada kuartal II tahun ini dimungkinkan bisa lebih dalam pada kuartal III nanti.
Sebab, katanya, pemerintah memiliki dua permasalahan pokok yang belum bisa diselesaikan. Yaitu kebijakan pemulihan ekonomi nasional dan kebijakan penanganan pandemik virus corona baru (Covid-19).
Namun dia menyimpulkan satu permasalahan pokok yang menjadi sebab utama dari minusnya pertumbuhan ekonomi dan ancaman resesi, yaitu kebijakan pemerintah dalam mengatasi corona.
"Kebijakan pandemik pemerintah sumber masalah. Awal Maret hampir 40 komunikasi pemerintah sangat buruk, mengacaukaan disiplin (protokol kesehatan) masyarakat," ujar Didik dalam jumap pers virtual Indef bertajuk “Hadapi Resesi, Lindungi Rakyat”, Kamis (6/8).
Lebih lanjut, Ketua Dewan Pengurus LP3ES ini memberikan contoh konkret dari kebijakan penanganan pandemik yang amburadul dikeluarkan pemerintah, khususnya terkait upaya menekan angka penularan di tengah-tengah masyarakat lewat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
"Sekarang masyarakat sudah tidak disiplin, karena dimulai oleh pemerintah melakukan pelonggaran (PSBB) pada saat naik (kasus positifnya). Negara lain melakukan pelonggaran pada saat turun," bebernya.
Oleh karena itu, Didik menekankan bahwa pemerintah sulit keluar dari ancaman resesi, jika kebijakan pandemik corona masih belum sebaik negara-negara lain.
Jangan bemimpi mengatasi resesi, kalau kebijakan pandemik amburadul seperti sekarang," tegasnya.
"Jadi mulai dari wakil presiden, presiden sendiri, mudik enggak boleh, pulang kampung boleh, itu adalah komunikasi terburuk yang pernah saya dengar di tengah pembicaraan publik," demikian Didik J Rachbini menambahkan. (Rmol)