GELORA.CO - Direktur Utama PT PLN (Persero) Zulkifli Zaini merespons pertanyaan Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Gerindra Mulan Jameela terkait utang PLN yang tembus 694,79 triliun. Mulan mempertanyakan bagaimana PLN menjamin ketersediaan listrik nasional tanpa adanya kenaikan tarif, serta cara melunasi utang tersebut.
Zulkifli mengatakan, pihaknya memahami kondisi tersebut. Dia bilang, pihaknya akan menjaga kondisi keuangan PLN terjaga dengan baik.
"Mengenai utang kami, utang jangka panjang Rp 530 triliun, utang jangka pendek Rp 150 triliun lebih, kami sangat paham dengan itu dan memang situasi seperti ini komitmen kami adalah menjaga sustainability keuangan PLN terjaga dengan baik," katanya di Komisi VII DPR RI, Jakarta, Selasa (25/8/2020).
Ia melanjutkan, dengan bantuan DPR dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kelangsungan PLN akan terjaga sampai akhir tahun. Apalagi, pemerintah akan kembali membayar utangnya dalam waktu dekat.
"Dari Rp 45 triliun utang pemerintah kepada kami PLN, Rp 7 triliun sudah dibayar, Rp 38 triliun mudah-mudahan di akhir Agustus ini, di awal September akan dibayar oleh pemerintah," sambungnya.
Selanjutnya, Zulkifli juga menepis adanya kenaikan tarif listrik. Dia bilang, yang ada hanya kenaikan pemakaian listrik.
"Dengan kondisi utang ini apakah ada pertanyaan Ibu Mulan tadi, apakah akan ada kenaikan tarif, bapak ibu sejak 1 Januari 2017 tidak ada kenaikan tarif. Otomatis tarif adjusment tidak berlaku sejak 1 Januari 2017. Jadi tidak ada kenaikan tarif sampai dengan saat ini, yang ada adalah kenaikan pemakaian listrik," paparnya.
Pada rapat ini Mulan mengungkapkan, jika merujuk laporan keuangan kuartal I-2020 PLN memiliki utang jangka panjang Rp 537 triliun dan utang jangka pendek Rp 157,79 triliun. Jadi, total utang PLN Rp 694,79 triliun.
Ia pun bertanya bagaimana upaya PLN menjamin ketersediaan listrik tanpa adanya kenaikan tarif kepada masyarakat. Ia juga menanyakan cara PLN melunasi utang ini.
"Yang ingin saya tanyakan dengan kondisi seperti ini bisakah PLN menjamin ketersediaan listrik nasional tanpa harus menaikkan tarif listrik kepada masyarakat," ungkapnya.
"Karena terus terang pada kenyataannya sampai sekarang kenaikan tarif listrik ini sudah menjadi hal yang meresahkan dan sampai ke telinga kita, anggota Komisi VII," tambahnya.(dtk)