GELORA.CO - Kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo yang belum mampu memberikan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, malah justru minus, kembali mendapat kritik dari ekonom senior Institute Development of Economics and Finance (Indef) Didik J Rachbini.
Dia mengungkapkan, kontraksi ekonomi 5,32 persen pada kuartal II tahun ini mendefinisikan bahwa kinerja ekonomi kabinet rezim periode Jokowi yang tak mengalami perubahan dan bahkan menurun.
"Sebelum krisis ekonomi 2020 ekonomi sudah turun sebagai pertanda bahwa kemampuan kabinet dan leadership bidang ekonomi dan politik itu tidak mampu," ujar Didik dalam Sarasehan DN-PIM yang digelar virtual, Kamis (13/8).
Data perekonomian RI sejak 2014 hingga 2019 yang ditargetkan Jokowi, menurut Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini tidak tercapai. Terkecuali inflasi yang mana itu dikerjakan oleh Bank Indonesia.
"Pada periode 2014-2019 ada 15 sasaran legal formal yang tidak ada (dicapai). Yang di capai kecuali satu, itu inflasi, di mana inflasipun tanggung jawabnya BI. Jadi di dalam pemerintahan tidak ada yang di capai," tuturnya.
Oleh karena itu, Ketua Dewan Pengurus LP3ES ini membandingkan tata kelola ekonomi rezim Jokowi dengan rezim Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Jadi secara ekonomi ya saya mau ngekritik seperti apa ya? Wong datanya sudah seperti ini. Memang pada waktu Presiden Jokowi (memerintah) sama SBY beda ya. Kalau SBY itu konsensus builder, kalau Jokowi ini main tabrak," ucapnya.
Jadi belom ada haha hihi woro-woro langsung tabrak, itu sekarepnya jadi presiden. DPR enggak dikonsultasikan termasuk sekarang DPR tuh dicopoti (kewenangan budgetingnya)," demikian Didik J Rachbini menambahkan. (Rmol)