GELORA.CO -Massa buruh dari FSPMI, KSPI dan SBMI Merdeka menggelar unjuk rasa menolak omnibus law atau RUU Cipta Kerja di DPRD Sumut. Lalu lintas di sekitar lokasi dialihkan.
Pantauan detikcom di depan Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Selasa (25/8/2020) pukul 12.55 WIB, massa aksi terlihat berkumpul di depan pintu gerbang DPRD Sumut. Mereka terlihat memenuhi ruas sehingga pengendara dari Kapten Maulana Lubis yang hendak berbelok ke Jalan Imam Bonjol dialihkan ke arah Lapangan Merdeka.
Peserta aksi terlihat membawa sejumlah poster dan spanduk tuntutan. Para peserta aksi ada yang menggunakan masker dan ada juga yang tidak.
"Kami menolak rancangan undang-undang perbudakan omnibus law cipta kerja," kata koordinator aksi massa buruh, Toni Erikson Silalahi.
Toni mengatakan pihaknya menolak omnibus law karena dinilai merugikan buruh jika disahkan. Draf RUU Cipta Kerja yang ada disebutnya merugikan karena tidak memberi jaminan upah hingga jaminan sosial bagi buruh.
"Adapun alasan kami menolak omnibus cipta kerja itu karena omnibus cipta kerja tidak ada kepastian terhadap jaminan kerja, tidak ada kepastian jaminan terhadap upah, juga tidak ada kepastian terhadap jaminan sosial," ujar Toni.
Dia menyebut draf RUU Cipta Kerja yang ada saat ini berpotensi menghilangkan upah minimum terhadap para pekerja dan berubah menjadi upah per satuan waktu jika disahkan. Dia juga menyebut draf RUU Cipta Kerja yang saat ini ada bisa membuat buruh bekerja dengan sistem kontrak seumur hidup.
"Omnibus law cipta kerja akan menghilangkan upah minimum dan upah minimum sektor. Kedua akan diberlakukan upah per jam, lalu sistem kerja outsourcing akan dibebaskan sebebas-bebasnya. Sistem kerja kontrak akan diberlakukan seumur hidup, lalu pasal pidana bagi pengusaha akan dihapuskan," ujarnya.
Personel kepolisian terlihat berjaga di lokasi. Kendaraan pengurai massa milik kepolisian juga disiagakan di sekitar lokasi unjuk rasa.(dtk)