GELORA.CO - Kekecewan para relawan Joko Widodo atas kebijakan penentuan komisaris dan direksi yang dilakukan Menteri BUMN Erick Thohir sebenarnya terjadi karena kekurangpahaman mereka akan perbedaan situasi dalam pilpres di 2014 dan 2019.
Mantan Staf Kantor Staf Presiden (KSP) Bambang Beathor Suryadi mengurai, di Pilpres 2014 sistem pemilihan legislatif dan presiden digelar terpisah. Sehinggga peran dari relawan tampak terasa di gelaran pilpres.
“Jokowi kemudian akomodir mereka via Rini Soemarno (mantan Menteri BUMN) dan menjegal kader partai,” terangnya kepada redaksi, Rabu (12/8).
Sementara di Pilpres 2019, pileg dan pilpres digelar secara serentak. Peran dari relawan pun terasa hambar atau tidak terasa sekalipun mereka juga ikut bekerja keras dalam pemenangan.
Peran mereka tertutup oleh geliat dari semua kader partai pendukung yang tampak lebih dominan. Sebab, kader partai bergerak serentak untuk memenangkan caleg dan capres yang diusung hingga ke desa-desa.
“Kini, via Erick Thohir semua mereka (relawan) dikeluarkan tentu atas perintah Jokowi sebagai tujuan penghematan dan produktivitas BUMN,” demikian mantan Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) itu. (Rmol)