GELORA.CO - Perseteruan' Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan eks Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memasuki babak baru. Kali ini, pembangunan Kampung Akuarium menjadi pemantiknya.
Perseteruan di antara keduanya memang seolah tak ada akhirnya. Silang pendapat perihal kebijakan yang diambil untuk DKI Jakarta kerap mewarnai hubungan keduanya.
Kritik kerap dilontarkan Ahok kepada Anies yang menjadi penerusnya. Begitu pula dengan Anies yang juga kerap 'mengusik' masa-masa kepemimpinan Ahok kala itu.
Maka tak heran jika pembangunan Kampung Akuarium pun memicu 'perseteruan' baru di antara keduanya. Mengingat, jauh sebelumnya, silang pendapat kerap terjadi di antara Anies dan Ahok.
Pilgub DKI Tahun 2017
Pilgub DKI Tahun 2017 menjadi titik mula 'perseteruan' Anies dengan Ahok. Keduanya kerap saling sindir, baik perihal kebijakan yang diambil Ahok maupun janji politik yang disuguhkan Anies.
Misalnya saja mengenai kebijakan reklamasi hingga penggusuran yang dilakukan Ahok saat itu. Di panggung debat Calon Gubernur DKI pada Januari 2017 lalu, Anies menyebut hanya tegas soal penggusuran saja.
"Untuk urusan penggusuran tegas, tapi untuk urusan prostitusi, Alexis, lemah!" kata Anies saat berdebat dengan pasangan calon Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni di arena Debat Pilgub DKI 2017, Hotel Bidakara, Jl Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (13/1/2016).
Penerbitan IMB Pulau Reklamasi
Perseteruan keduanya pun berlanjut usai Ahok bebas dari penjara. Ahok kala itu harus mendekam selama 2 tahun di penjara Mako Brimob, Kelapa Dua Depok, Jawa Barat usai diputus bersalah dalam kasus penistaan agama. Sementara, Anies dan Sandiaga Uno saat itu memenangkan kursi DKI 1 dan DKI 2.
Perseteruan kali ini perihal Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di pulau reklamasi yang diterbitkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies saat itu menyeret 'Ahok' usai keputusannya menerbitkan IMB di Pulau Pantai Maju atau Pulau D dipertanyakan banyak pihak.
Menurut Anies, Pergub yang dibuat Ahok menjadi dasar hukum pengembang atas bangunan yang ada di pulau reklamasi. Anies pun menilai penerbitan pergub untuk Pulau Reklamasi tak lazim.
"Saya juga punya pertanyaan yang sama. Lazimnya tata kota ya diatur dalam Perda bukan Pergub. Itulah kelaziman dan prosedur yang tertib ya begitu. Memang konsekuensinya, menunggu selesainya Perda itu perlu waktu lebih lama," kata Anies, Rabu (19/6/2019).
Ahok tak tinggal diam. Bagi Ahok, Anies hanya pandai bersilat lidah. Ahok pun heran terhadap sikap Anies yang menerbitkan izin mendirikan bangunan di pulau reklamasi dengan bersandar pada Pergub Nomor 206 Tahun 2016 yang dibuat di eranya.
"Aku udah malas komentarinya. Kalau pergub aku bisa terbitkan IMB reklamasi, udah lama aku terbitkan IMB. Kan aku pendukung reklamasi untuk dapatkan dana pembangunan DKI yang bisa capai di atas Rp 100-an triliun dengan kontribusi tambahan 15 persen NJOP setiap pengembang jual lahan hasil reklamasi. Anies kan anti-reklamasi dan gubernur paling hebat berani lawan putusan kasasi PTUN soal reklamasi," ucap Ahok saat dimintai konfirmasi, Rabu (19/6/2019).
Sistem E-budgeting APBD DKI Jakarta
Di tahun yang sama, 'perseteruan' kembali terjadi. Kali ini perihal sistem e-budgeting yang digagas Ahok.
Hal itu bermula dari kejanggalan dalam rencana anggaran Jakarta tahun 2020. Anies pun melempar kesalahan ke sistem anggaran DKI Jakarta yang dinilainya sudah digital tapi tidak smart, sehingga mengakibatkan masalah penganggaran selama bertahun-tahun.
"Kan ditemukan juga di era-era sebelumnya. Selalu seperti ini. Karenanya, menurut saya, saya tidak akan meninggalkan ini ke gubernur sesudahnya, PR ini. Karena saya menerima warisan nih, sistem ini. Saya tidak ingin meninggalkan sistem ini untuk gubernur berikutnya," ucap Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (30/10/2019).
Tak terima sistem e-budgetingnya diserang, Ahok pun angkat bicara. Menurutnya, sistem e-budgeting berjalan baik jika tidak ada niat melakukan korupsi.
"Sistem itu berjalan baik jika yang input datanya tidak ada niat mark up, apalagi maling. Untuk mencegah korupsi, hanya ada satu kata, transparansi sistem yang ada," ucap Ahok saat dihubungi, Kamis (31/10/2019).
Penanganan Banjir
Belum reda pertikaian soal sistem e-budgeting, keduanya mengawali awal tahun 2020 dengan saling sindir. Penanganan banjir kali ini menjadi penyebabnya.
Sama seperti Kampung Akuarium, silang pendapat soal penanganan banjir ini juga sudah terjadi sejak perhelatan Pilgub 2017. Hingga sekarang, persoalan banjir kerap membuat Anies dan Ahok 'terseret' dalam polemik penanganan lantaran selalu dibanding-bandingkan.
Saling sindir mengenai penanganan banjir ini bermula saat banjir yang terjadi pada awal tahun 2020 ini. Kala itu, banjir kembali melanda Jakarta hingga menyebabkan sejumlah kerusakan dan korban meninggal dunia.
Anies saat itu bicara soal normalisasi sungai di Jakarta yang menurutnya bukan solusi banjir. Menurut Anies, bantaran sungai yang sudah dinormalisasi pun tetap saja kebanjiran.(dtk)