GELORA.CO - Diantara sejumlah mantan pejabat pemerintahan yang tergabung di dalam Koalsi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) adalah eks Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo
Dalam acara Deklarasi KAMI pagi tadi, Gatot menyampaikan alasannya tergabung di dalam gerakan sosial ini.
Di mana dia menyatakan bahwa dirinya teringat dengan sumpah kemiliteran yang dia ucapkan saat pertama kali ikut pendidikan militer pada puluhan tahun silam, yakni menjaga kedaulatan negara.
"Sebagai mantan Tentara Nasional Indonesia (TNI) 38 tahun yang lalu, saat mengawali dinas keprajuritan, saya bersumpah, demi Allah saya bersumpah yang berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945," ujar Gatot saat berbicara dihadapan massa deklarasi Kami, di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (18/8).
Saat masih aktif sebagai TNI, Gatot menceritakan tentang hal-hal yang mengancam kedaulatan negara dalam sebuah seminar di Universitas Indonesia.
"Pada tanggal 10 Maret 2014 saya berkesempatan berdialog dengan civitas akademika Universitas Indonesia. Saya antara lain berbicara tentang proxy war yang menjadi satu ancaman yang luar biasa terhadap kedaulatan suatu bangsa," ungkapnya.
Saat itu, Gatot membeberkan bentuk penguasaan suatu negara oleh kekuataan negara lain yang tidak harus dalam bentuk fisik, namun bisa dengan proxy seperti mengintervensi pemilu, dan memilih pejabat di pemerintahan terpilih.
"Hingga untuk saatnya pejabat tersebut bisa dikendalikan bahkan menjadi boneka bagi kepentingan lain dan tidak kepada tujuan negara, adalah satu bahaya dari proxy war," jelasnya.
Selain itu, proxy war ini semakin kuat dengan kehadiran oligarki politik yang belakangan mulai berkembang di pemerintahan Presiden Jokowi.
Yang saya katakan hal ini diperburuk dengan tumbuh dan kembangnya oligarki kekuasaan di negeri ini. Kekuasaan dimainkan, dikelola oleh kelompok orang, dan lebih tidak beruntung lagi bagi kita semua mereka melakukannya dengan topeng konstitusi," beber Gatot.
"Apakah benar semua hal ini sekarang terjadi di negeri kita? Adalah rakyat Indonesia yang berhak menjawab," demikian dia menambahkan. (Rmol)