GELORA.CO - Seiring maraknya peretasan akun media sosial para tokoh, aktivis hingga media konvensional membuat resah masyarakat. Adanya peretasan tersebut disinyalir akibat salah kaprahnya pola pikir pihak-pihak tertentu terhadap substansi kritik.
Begitu kata gurubesar Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia, Ibnu Hamad saat mengisi diskusi daring Smart FM, bertajuk "Peretasan di Dunia Maya" secara virtual, Sabtu (22/8).
"Inilah para peretas itu salah mencerna arti kritik terutama (kritik) yang dilakukan oleh media, termasuk yang dilakukan akademisi bahwa kritik itu adalah partner konstruktif pemeritahan demokratif," ujar Ibnu Hamad.
Dia mengatakan, Indonesia yang notabene menganut sistem demokrasi dan itu selaras dengan UUD bahwa kritik merupakan salah satu bentuk check and balance dalam demokrasi. Karena itu, aktivis hingga media konvensional yang mengkritisi kinerja pemerintah seharusnya direspons baik.
"Mestinya, karena yang dikritik pemeritah, yang menjawab adalah humas pemerintah. Tapi saya menilai humas pemeritah enggak jalan, bahwa humas pemerintah menggunakan medsos itu alat saja, tapi yang melaksanakan mestinya humas pemerintah kalau yang dikritiknya pemerintah, maka humas pemerintah sekali lagi sayangnya humas pemerintahnya gak jalan," kata dia.
Terlebih, sambung Ibnu Hamad, bahwa kritik yang berasal dari media didasari pada sebuah fakta. Kalau ada yang tidak pas diharap untuk ditunjukkan secara fakta pula, bukan dengan peretasan akun dan website.
"Jadi mestinya kalau peretas ini menganggap pengungkapan fakta oleh pengkritik itu tidak pas, tunjukan saja dimana gak pas nya begitu, apa salahnya," ucapnya.
"Kan dalam demokrasi berlaku fakta dijawab dengan fakta begitu, data dibalas dengan data. Duduk perkara diperlihatkan, direspons dengan duduk perkara. Jadi demokrasi itu menjanjikan kesehatan, kesehatan berfikir, kesehatan dalam berperilaku politik, kesehatan dalam bersosial, saya kira ini yang perlu diluruskan cara berfikir dari orang yang suka meretas ini," demikian Ibnu Hamad menambahkan. []