GELORA.CO - Ribuan santri akan menggelar aksi demonstrasi di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon, hari ini Selasa (7/7).
Aksi tersebut merupakan buntut dari ketersinggungan santri pondok pesantren atas kritik yang disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Hermanto, yang menyeret pesantren dalam kasus IMB UMC.
Kepala Bidang Tibum Tranmas Satpol PP Kabupaten Cirebon, Iman Sugiharto, membenarkan rencana aksi para santri mengepung Kantor DPRD Kabupaten Cirebon. “Iya,” singkatnya melalui pesan WhatsApp yang diterima Kantor Berita RMOLJabar, Senin (6/7).
Sementara itu, Humas Lingkar Santri Cirebon, Arsyad mengatakan belum bisa memberikan jumlah pasti berapa ribu santri yang akan turun dalam aksi demo di DPRD Kabupaten Cirebon.
“Belum ada kepastian, Kita tunggu aja besok jam 9,” singkat Arsyad.
Ada pun poin-poin tuntutan yang akan disampaikan oleh para santri untuk menjawab kegelisahan atas munculnya statement yang tak berdasar terkait IMB pondok pesantren, yaitu:
1. Bahwa statement saudara Hermanto dari Fraksi Partai Nasdem Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon pada saat pembahasan IMB UMC tanggal 2 Juli 2020 yang mencoba mengaitkan status IMB UMC dengan IMB Pondok Pesantren sangat melukai insan Pondok Pesantren di Kabupaten Cirebon.
Ucapan tersebut juga potensial menimbulkan friksi dan opini yang keliru di masyarakat yang merugikan Pondok Pesantren. Yang oleh sebab itu maka secara hukum statmen Hermanto mengenai IMB Pondok Pesantren adalah bentuk tuduhan serius terhadap Pondok Pesantren yang mempunyai konsekuensi hukum.
2. Bahwa kami juga menyayangkan sikap Bupati Cirebon selaku eksekutif dan Ketua DPRD Kabupaten Cirebon selaku legislatif yang diduga telah abai terhadap Pondok Pesantren dengan tidak memberikan pemahaman yang komperhensif mengenai keberadaan Pondok Pesantren beserta sumbangsihnya terhadap memajukan kecerdasan bangsa.
Sikap abai itu patut diduga pula menjadi alasan dari keberanian saudara Hermanto dalam membuat statement yang mendiskreditkan Pondok Pesantren dan menyeret-menyeret Pondok Pesantren pada peristiwa yang sama sekali tidak diketahui oleh Pondok Pesantren.
3. Bahwa kami mendesak pihak eksekutif dan legislatif untuk ke depannya agar bertindak profesional dalam menangani persoalan. Sikap profesional itu salah satunya dilakukan dengan tidak mencoba melibatkan pihak-pihak yang tidak berperkara masuk ke dalam perkara dalam hal dan keadaan apapun.
Termasuk juga sebagai contohnya adalah dalam polemik terkait IMB UMC yang kami harapkan agar segera diselesaikan oleh Pemerintah Daerah, DPRD, dan pihak terkait dengan profesional dan tanpa melakukan upaya-upaya pembiasan dengan mengaitkan Pondok Pesantren ke dalam persoalan yang secara hukum tidak masuk ke dalam salah satu pihak. Pembiasan informasi itu terkesan cenderung mempergunakan Pondok Pesantren sebatas komoditas politik.
Adapun pernyataan sikap ini dibuat berdasarkan kesadaran bersama dan tanpa ada tendensi partai politik manapun. (Rmol)