Sebuah laporan dari Telegraph mengungkap, Turki memiliki cara tersendiri untuk mengekstradisi warga Uighur. Lantaran, pada 2017, Turki dan China sudah menandatangani rancangan perjanjian ekstradisi. Namun parlemen Turki belum meratifikasinya.
Proses ekstradisi dimulai ketika pihak berwenang mengidentifikasi warga Uighur. Kemudian, warga Uighur dikirim ke negara ketiga yang sudah memiliki perjanjian ekstradisi dengan China.
Negara ketiga tersebut biasanya adalah Tajikistan yang mudah memberikan izin ekstradisi pada pemerintah China.
Melansir WION News, seorang aktivis Uighur di Istanbul, Arslan Hidayat mengungkap bagaimana upaya China untuk ekstradisi warga Uighur yang berdiaspora.
Hidayat mengatakan, China berusaha untuk memulangkan warga Uighur karena khawatir mereka bisa mengekspos penindasan yang dilakukan oleh para 'diktator' di sana.
Salah satu contohnya ketika Beijing mengirim permintaan ekstradiri seorang warga Uighur bernama Enver Turdi kepada pemerintah Turki.
Turdi diketahui telah berbagi informasi mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat pemerintah China dengan media Barat. Pada 2015, Kedutaan Besar China di Turki enggan mengeluarkan paspor Turdi yang membuatnya sulit memperbarui izin tinggal di Turki. Dua tahun kemudian, Turdi ditempatkan di fasilitas deportasi dan diinterogasi oleh otoritas Turki.
Turki merupakan negara yang memiliki warga Uighur paling banyak di luar China. Berdasarkan sebuah perkiraan, ada sekitar 50 ribu warga Uighur yang telah mencari perlindungan di Turki.
Perubahan kebijakan Erdogan terhadap warga Uighur sendiri diperkirakan terjadi karena semakin bergantungnya Turki pada China dalam bidang ekonomi.
Pada 2010, Turki dan China menandatangani delapan pakta koperasi strategis yang bisa meningkatkan volume perdagangan tahunan mereka menjadi 100 miliar dolar AS pada tahun ini.
Kemudian tahun lalu, bank sentral China memberikan suntikan yang tunai sebesar 1 miliar dolar AS untuk ekonomi Turki melalui bank-bank yang kesulitan menerima dana.
China juga diketahui menyetujui paket senilai 3,6 miliar dolar AS untuk sektor energi Turki.
Dengan kondisi tersebut, Erdogan tentu mengalami dilema yang berat. Pasalnya, ekonomi Turki saat ini sedang diguncang. Bahkan sebelum pandemik Covid-19, ekonomi Turki diprediksi mengalami kemunduran.
Perubahan kebijakan Erdogan pada mulanya terlihat ketika ia melakukan kunjungan ke Beijing pada Juli 2019. Pada saat itu, Erdogan mengatakan, kondisi warga Uighur di Xinjiang baik-baik saja. Erdogan bahkan menyebut mereka bahagia. (*)