Sebab, tindakan memanfaatkan kekuasaan untuk menawarkan jabatan sebagai kompensasi penyuksesan ambisi politik putranya, adalah sebuah pelanggaran etika.
Bakal calon Walikota Solo yang sebenarnya direkomedasikan DPC PDIP Solo itu menyebut dirinya dipanggil ke Istana Presiden untuk membicarakan urusan Pilkada dan politik lokal Surakarta. Dia mengaku ditawari jabatan oleh Presiden sebagai kompensasi atas perubahan arah rekomendasi PDIP kepada Gibran.
"Tawaran itu mengandung makna bahwa presiden berusaha memanfaatkan kekuasaan yang dimilikinya untuk memperlancar kepentingan pribadi anak dan keluarganya. Dilihat dari berbagai sudut pandang, cara-cara berpolitik yang kasar dan vulgar ini tentu tidak produktif untuk pembangunan demokrasi Indonesia ke depan," terang pengamat politik, Ahmad Khoirul Umam kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (18/7).
Cara-cara seperti itu, lanjut Umam, cenderung mengarah kepada penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) berbasis nepotisme atau kepentingan sanak-famili mereka yang sedang berkuasa.
“Melakukan deal-deal politik praktis di istana untuk kepentingan anaknya, dalam kapasitasnya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, jelas itu tidak patut dilakukan seorang presiden,” tegas akademisi Universitas Paramadina ini.
Dalam pandangan Umam, terlalu lama di kekuasaan memang cenderung membuat orang lupa dengan hak dan tanggung jawabnya.
“Presiden Jokowi yang merasa tidak punya beban lagi di periode kedua ini sepertinya sudah lupa dengan etika politik dan kewajibannya menjaga marwah istana negara,” tandasnya.
Sebelumnya, bakal Calon Walikota Solo, Achmad Purnomo, mengaku diundang Presiden Jokowi ke Istana Negara pada Kamis (16/7). Ia mengaku ditawari jabatan oleh Jokowi asalkan rela mundur dari persaingan dengan putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka untuk tidak maju sebagai Calon Walikota Solo dari PDIP. (Rmol)