GELORA.CO -Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan diminta untuk memperhatikan nasib kaum buruh yang memproduksi alat pelindung diri (APD) berupa baju hazmat tenaga medis dalam menangani pasien Covid-19.
Seorang produsen baju hazmat, Prima Pradana mengeluhkan banyak perusahaan produsen baju hazmat dalam negeri yang mengalami ketersendatan dalam proses penyerapan produksi di Kementerian Kesehatan.
Padahal kata Prima Pradana, saat wabah pandemik Covid-19 meluas, Kementerian Kesehatan meminta beberapa perusahaan untuk mempercepat produksi baju hazmat dalam negeri.
"Kami dengan segala cara mencoba memaksimalkan produksi baju hazmat apalagi seluruh dunia membutuhkan produk ini," kata Prima Pradana dalam keterangannya, Sabtu (25/7).
"Cuma sayangnya, ketika kami dari perusahaan menepati apa yang sudah menjadi komitmen bersama, pemerintah kurang memperhatikan apa yang telah kami produksi. Persoalannya ada di tingkat penyerapan yang kurang sesuai dengan komitmen di awal," imbuhnya.
Lanjutnya, dari sisi ekonomi tentu produsen sangat dirugikan karena hasil produksi yang tidak terserap atau terjual.
Saat ini, katanya, puluhan ribu buruh menggantungkan nasibnya kepada perusahaan. Namun, perusahaan tidak bisa berbuat apa-apa karena semua menunggu kepastian dari pemerintah.
Di gudang kami saja masih menumpuk jutaan set baju hazmat, bahkan sampai tidak tertampung. Kami berharap pemerintah memberikan kepastian terkait hal ini," tegasnya.
"Kalau ini tidak kunjung selesai, kami terpaksa gulung tikar dan mau tidak mau kami harus membuat keputusan pahit PHK terhadap para buruh-buruh kami yang sudah maksimal memproduksi baju hazmat ini,” pungkasnya. (Rmol)