GELORA.CO - Ada yang tidak lazim dalam birokrasi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Mendikbud Nadiem Makarim disebut membuat birokrasi dalam birokrasi.
Begitu diungkapkan Plh Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay saat menjadi narasumber dalam serial diskusi Indonesia Lawyers Club (ILC) di Jakarta, Selasa malam (28/7).
"Saya sudah melakukan riset dan menanyakan banyak orang, termasuk menanyakan hal ini ke Komisi X (DPR) temen-temen dari fraksi saya (PAN). Itu Nadiem saya denger ini, dia mengelola pendidikan itu dengan cara birokrasi dalam birokrasi," ungkap Saleh Daulay.
"Apa itu? Nanti silahkan dicek," imbuhnya menegaskan.
Saleh Daulay lantas menjelaskan birokrasi dalam birokrasi yang dimaksudkannya tersebut. Menurutnya, Nadiem memberikan kewenangan ekstra terhadap Staf Khusus dan Tim Ahli atau Tim Teknis di Kemendikbud.
"Di sana itu dominasi kewenangan ada di staf khsusus dan tim-tim ahli atau tim teknis. Bahkan, satu orang staf khusus yang katanya tuh kewenangannya itu besar, bahkan bisa memerintahkan Dirjen, Direktur dan seterusnya," kata mantan ketua umum Pemuda Muhammadiyah ini.
"Bahkan untuk kepengurusan anggaran dan pengalokasian segala macem itu diurusnya oleh stafsus-stafsus ini," sambung Saleh Daulay menambahkan.
Menurut Saleh, kewenangan ekstra yang diberikan Nadiem kepada stafsus dan tim teknis tersebut tidak lazim karena memangkas kewenangan Dirjen hingga Kepala Biro Perencanaan di Kemendikbud.
"Mana Dirjen-Dirjen itu? Di dalam birokrasi, Dirjen yang mesti urus hal-hal seperti ini. Kan ada Kepala Biro Perencanaan di situ, ada Dirjen di atasnya, Dirjen-Dirjen ini kan udah jelas semua tugasnya," sesalnya.
Dia menambahkan, berdasarkan informasi yang diterimanya ada enam orang stafsus, dan tim teknis yang jumlahnya lebih dari 20 orang. Yang disebut memiliki kewenangan maksimal hingga melahap kerja-kerja Dirjen.
"Dan ingat, tim teknis ini diambil dari lembaga-lembaga yang MoU PDSPK (Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan kebudayaan)," tuturnya.
"Jadi kerjasama, kan ada MoU tuh dengan lembaga-lembaga PDSPK ini, kemudian orang-orang di PDSPK ini di rekrut untuk menjadi pejabat disana. Bahkan ada yang setingkat Dirjen. Ada yang jadi staf khususnya, ada yang tim teknisnya. Itulah yang berperan," imbuh dia.
Atas dasar itu, anggota dewan berlatang belakang dosen ini mengaku tidak heran jika Kemendikbud saat ini belakangan menuai reaksi beragam dari kalangan masyarakat. Terlebih, Nadiem Makarim belum menunjukkan inovasi apapun untuk pendidikan nasional dewasa ini.
"Makanya jangan heran kalau urusan Kemdikbud nih seperti ini. Enggak keliatan kok inovasinya, apa? Apa inovasinya yang bisa dilakukan untuk republik ini?" ucap Saleh Daulay.
Lebih jauh, legislator asal Sumut II ini menegaskan bahwa menyoal pendidikan itu bukan hanya bicara Ibukota DKI Jakarta yang didukung oleh fasilitas memadai untuk melangsungkan kegiatan belajar mengajar meski dalam kondisi pandemik Covid-19 seperti sekarang.
"Pendidikan itu bukan di Jakarta yang paling utama, tapi disudut-sudut negeri ini, di tempat-tempat dimana rakyat kita belum bisa bangkit! Disitulah pendidikan diperlukan. Kalau misalnya yang dipikirin ini bagaimana orang online-online di Jakarta, ini biasa saja orang di Jakarta enggak ada problem," imbuhnya.
Saleh Daulay pun meminta Nadiem Makarim untuk membuka mata lebar-lebar dengan memprioritaskan anggaran pendidikan untuk pemerataan fasilitas di tengah kondisi pandemik Covid-19.
Tahu kah di kepulauan-kepulauan kecil, diperbatasan-perbatasan republik ini, banyak orang tidak bisa akses internet, banyak guru-guru yang tidak dibayar, banyak honorer yang tidak digaji oleh republik ini. Mana?" tekannya.
"Ini loh yang paling penting dipikirin. Ini Rp 595 miliar (anggaran POP Kemendikbud) dibagi-bagi begitu saja," demikian Saleh Daulay menyesalkan. (Rmol)