GELORA.CO - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ditugaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggarap lumbung pangan. Untuk diketahui, Gerindra sempat mengajukan konsep terkait pangan sebelum gabung ke pemerintahan. Apakah ini berkaitan?
Sebagai pengingat, Waketum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad pada pertengahan 2019 lalu mengakui memberikan konsep ke pemerintah. Salah satunya adalah konsep ketahanan pangan.
"Kita akan baru memberikan konsep. Konsep soal ketahanan pangan, ketahanan energi, ketahanan ekonomi. Nah, itu baru berupa konsep yang nanti kalau diterima baru akan didiskusikan tentang konsep tersebut," kata Dasco, Rabu (31/7/2019).
Lalu, apakah penugasan baru Prabowo menggarap lumbung pangan ini merupakan deal dengan Jokowi? Juru bicara Gerindra Habiburokhman tak sepakat dengan istilah deal.
"Istilahnya tidak pas kalau deal. Ini lebih kepada kesamaan pemahaman bahwa kita harus memberi perhatian khusus pada ketahanan pangan. Salah satu visi utama Pak Prabowo sebagai capres dalam dua kali Pemilu dan visi Partai Gerindra sejak berdiri adalah memperkuat ketahanan pangan," kata Habiburokhman saat dihubungi, Kamis (9/7/2020).
Habiburokhman menyebut Prabowo juga lama membina HKTI. Dia lalu berbicara latar belakang Prabowo di militer dan kaitannya dengan pangan.
"Sebagai prajurit Pak Prabowo paham betul pentingnya ketahanan pangan untuk memperkuat pertahanan suatu negara," ucap Habiburokhman.
"Saya sering berdiskusi dengan beliau, beliau bilang kalau tentara mau perang yang dihitung selain persenjataan adalah juga perbekalan makanan," tutur dia.
Sementara itu, Wakil Ketua Umun Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan lumbung pangan penting diwujudkan agar tidak tergantung dengan negara lain. Lumbung pangan, menurutnya, juga termasuk dalam bentuk pertahanan negara di bidang pangan.
"Lumbung pangan saya rasa, sebagai bagian dari mewujudkan ketahanan pangan, pangan sebagai cadangan logistik strategis, itu perlu untuk Indonesia berdaulat secara pangan dan Indonesia tidak tergantung pangan dari negara lain," katanya, di kompleks Parlemen, Senayan,Jakarta, Kamis (9/7).
"Dan lumbung pangan ini perlu untuk ketahanan NKRI dalam bidang pangan, nah kalau ditanya alasan Presiden Jokowi, untuk menunjuk Pak Prabowo itu ada kaitannya dengan pertahanan negara. Terutama ketahanan di bidang pangan," lanjutnya.
Dasco mengatakan tidak ada deal dengan Jokowi sebelumnya. Namun, menurutnya, Gerindra memang mengajukan konsep ketahanan pangan, dan diambil oleh Jokowi.
"Kalau kemudian ada pertanyaan apakah itu termasuk deal, kemarin itu kita tidak ada deal, tapi kita menawarkan konsep memperkuat pertahanan, ketahanan pangan ketahanan energi dan beberapa lagi, dan saya pikir mungkin ada konsep yang kemudian dianggap bagus lalu dijadikan misi oleh presiden, dan itu sah-sah saja menurut saya, tidak melanggar aturan dan UU yang ada," katanya.
Sebelumnya, dilansir dari CNBC Indonesia, Juru Bicara Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, Kemenhan yang dipimpin Prabowo akan menjadi leading sector dari proyek lumbung pangan. Dahnil mengatakan penunjukan itu datang langsung dari Presiden Jokowi.
"Hari ini Kemenhan diberikan tanggung jawab oleh Presiden sebagai leading sector untuk memperkuat food estate. Insyaallah hari Kamis Pak Menhan dan Pak Presiden akan meninjau lokasi di Kalimantan Tengah terkait rencana dengan food estate. Food estate ini akan menjadi logistik cadangan strategis bagi Indonesia yang nanti ditangani oleh prajurit TNI," ujar Dahnil dalam acara peluncuran buku "Ekonomi Pertahanan Menghadapi Perang Generasi Keenam Karya Laksdya TNI Agus Setiadji" yang berlangsung secara virtual.
Namun, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menegaskan leading sector dalam proyek lumbung pangan nasional (food estate) tetaplah dipegang oleh dirinya. Keterlibatan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Menteri BUMN Erick Thohir tidak akan mengubah posisinya sebagai pemimpin dari proyek ini.
Menurut Syahrul, dirinyalah yang pertama kali ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengerjakan proyek tersebut.
"Kenapa di 700 ribu hektare lahan rawa gambut, Mentan tidak disebut, beliau (Menteri PUPR) menjelaskan. Jadi sebenarnya dalam momen itu, bahwa kehadiran Menteri PUPR, kehadiran Menhan, kehadiran Menteri BUMN dalam proses 700 ribu Ha di situ, Mentan memang tidak langsung masuk, tetapi leading sectornya tetap Menteri Pertanian," kata Syahrul dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta, Selasa (7/7).(rmol)