GELORA.CO - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto ditunjuk untuk menggarap proyek lumbung pangan nasional. PKB menilai penunjukan Prabowo sebagai tugas khusus untuk menguji kinerjanya yang kerap bicara soal kedaulatan pangan.
"Mungkin ini tugas khusus yang diberikan sambil menguji kinerja Pak Prabowo mengingat Pak Prabowo senantiasa berbicara mengenai kedaulatan pangan," kata Ketua DPP PKB, Daniel Johan kepada wartawan, Rabu (8/7/2020).
PKB pun mendukung Prabowo yang ditunjuk untuk menggarap proyek lumbung pangan nasional. Namun, Daniel juga menyinggung soal birokrasi Kementerian Pertanian (Kementan).
Baiknya tugas ini memang dilimpahkan ke Kementerian Pertanian karena infrastruktur dan birokrasi terkait adanya di sana sehingga lebih efektif tidak muter-muter lagi, tapi kalau sudah diputuskan menjadi tugas Menhan ya kita dukung dan lihat bagaimana nanti jalannya," ujar Daniel.
Sebelumnya, Dilansir dari CNBC Indonesia, Juru Bicara Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, Kemenhan yang dipimpin Prabowo akan menjadi leading sector dari proyek lumbung pangan. Dahnil mengatakan penunjukan itu datang langsung dari Presiden Jokowi.
"Hari ini Kemenhan diberikan tanggung jawab oleh Presiden sebagai leading sector untuk memperkuat food estate. Insyaallah hari Kamis Pak Menhan dan Pak Presiden akan meninjau lokasi di Kalimantan Tengah terkait rencana dengan food estate. Food estate ini akan menjadi logistik cadangan strategis bagi Indonesia yang nanti ditangani oleh prajurit TNI," ujar Dahnil dalam acara peluncuran buku "Ekonomi Pertahanan Menghadapi Perang Generasi Keenam Karya Laksdya TNI Agus Setiadji" yang berlangsung secara virtual.
Namun, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menegaskan leading sector dalam proyek lumbung pangan nasional (food estate) tetaplah dipegang oleh dirinya. Keterlibatan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Menteri BUMN Erick Thohir tidak akan mengubah posisinya sebagai pemimpin dari proyek ini.
Menurut Syahrul, dirinyalah yang pertama kali ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengerjakan proyek tersebut.
Kenapa di 700 ribu hektare lahan rawa gambut, Mentan tidak disebut, beliau (Menteri PUPR) menjelaskan. Jadi sebenarnya dalam momen itu, bahwa kehadiran Menteri PUPR, kehadiran Menhan, kehadiran Menteri BUMN dalam proses 700 ribu Ha di situ, Mentan memang tidak langsung masuk, tetapi leading sectornya tetap Menteri Pertanian," kata Syahrul dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta, Selasa (7/7).
Fraksi PKS DPR RI mengaku bingung dengan ditunjuknya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk menggarap proyek lumbung pangan nasional. Fraksi PKS menilai tidak ada urgensi untuk menugaskan Kemenhan.
"Kami juga bingung dan masih menduga-duga ada alasan apa yang mendesak sehingga Presiden menugaskan Kemenhan yang menggarap lumbung pangan," kata anggota Fraksi PKS Andi Akmal Pasluddin kepada wartawan, Rabu (8/7).(dtk)