Direktur Imparsial Al Araf mengatakan armada itu sempat digunakan oleh Angkatan Bersenjata Austria. Dengan begitu, menurutnya pembelian pesawat tempur itu justru berpotensi menimbulkan masalah baru.
Ia menuturkan jika melihat dari pengalaman pembelian alutsista bekas dapat menimbulkan masalah akuntabilitas anggaran pertahanan. Selain itu, penggunaan armada bekas juga dapat membahayakan penggunanya dalam hal ini ialah para prajurit TNI.
"Pemerintah hendaknya belajar dari pengalaman saat melakukan pembelian alutsista bekas di masa lalu, baik itu pesawat, kapal, tank dan lainnya yang memiliki sejumlah problem teknis dan mengalami beberapa kali kecelakaan," kata Al Araf dalam keterangan tertulisnya, Rabu (22/7/2020).
Al Araf menjelaskan kalau upaya modernisasi alutsista TNI untuk memperkuat pertahanan Indonesia memang menjadi langkah penting dan mesti didukung. Pasalnya, TNI juga harus dilengkapi oleh alutsista militer yang baik, kuat, dan modern guna menunjang tugas pokok dan fungsinya dalam menjaga dan melindungi wilayah pertahanan Indonesia.
Untuk mewujudkannya, Araf mengatakan harus dijalankan oleh pemerintah secara akuntabel, transparan, serta dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan kebutuhan TNI itu sendiri.
"Hal ini penting untuk memastikan pengadaan alutsista TNI mendukung upaya penguatan pertahanan negara Indonesia dan tidak memunculkan masalah baru di masa yang akan datang," ujarnya.
Lebih lanjut, ia juga mengungkapkan kalau setiap pengadaan alutsista itu mesti dilakukan dengan mengikuti ketentuan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Dengan kata lain, pengadaan alutsista baru hendaknya lebih dipertimbangkan dengan dibarengi mekanisme offset atau transfer teknologi.
Apalagi ia menilai sebaiknya Kemenhan bisa fokus pada pembelian alutsista dari dalam negeri.
Karena pendapatnya tersebut, maka Imparsial mendesak Prabowo untuk bisa membatalkan rencana pembelian pesawat tempur Eurofighter Typhoon bekas dari Austria. Desakannya itu juga dimintakan kepada Komisi I DPR RI agar menolak rencana pembelian pesawat tempur tersebut. Dalam kesempatan yang sama, Imparsial juga meminta pemerintah bisa membuka rencana pembelian alutsista secara transparan dan akuntabel. (*)