Melalui keterangan persnya, Nadiem meminta maaf kepada Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) atas hasil seleksi POP.
Di mana, hasil seleksi POP yang menguji 324 proposal dari 260 Ormas pengaju menerima masing-masing dua proposal pihak swasta yang terafialisi dengan CSR perusahan besar seperti Sampoerna dan Tanoto Foundation.
"Dengan penuh rendah hati, saya memohon maaf atas segala ketidaknyamanan yang timbul dan berharap agar ketiga organisasi besar ini bersedia terus memberikan bimbingan dalam proses pelaksanaan program yang kami sadari betul masih jauh dari sempurna," demikian permintaan maaf Nadiem, Selasa (28/7).
Sebagai respons mundurnya tiga organisasi tersebut, Nadiem kemudian meminta kepada Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation tidak menggunakan sokongan dana dari APBN.
"Berdasarkan masukan berbagai pihak, kami menyarankan Putera Sampoerna Foundation juga dapat menggunakan pembiayaan mandiri tanpa dana APBN dalam Program Organisasi Penggerak, dan mereka menyambut baik saran tersebut," ucapnya.
Dengan demikian, Nadiem berharap sikapnya tersebut menjawab kecemasan masyarakat mengenai potensi konflik kepentingan, dan isu kelayakan hibah anggaran sejumlah Rp 567 miliar per tahun dalam pelatihan guru dan kepala sekolah.
Nadiem juga memastikan organisasi yang menanggung biaya pelaksanaan POP secara mandiri tidak wajib mematuhi persyaratan pelaporan keuangan yang sama, meski tetap diakui bagian dari partisan POP.
Namun, Kemendikbud tetap akan meminta laporan pengukuran keberhasilan program dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik melalui indokator asesmen kompetensi minimum dan survei karakter untuk SD dan SMP, atau indikator capaian pertumbuhan dan perkembangan anak untuk PAUD.
“Sekali lagi, saya sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan perhatian besar terhadap program ini. Kami yakin penguatan gotong-royong membangun pendidikan ini dapat mempercepat reformasi pendidikan nasional yang diharapkan kita semua," demikian Nadiem Makarim(rmol)