GELORA.CO - Kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Kalimantan Tengah meninjau lumbung pangan nasional pada Kamis kemarin (9/7) tidak bisa dipandang sebagai peristiwa biasa saja. Apalagi Jokowi secara mengejutkan menunjuk Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto sebagai leading sector pengembangan lumbung pangan nasional.
Padahal dalam pertemuan itu, Jokowi turut mengajak Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang notabene membidangi masalah pangan. Syahrul oleh Jokowi hanya ditempatkan sebagai pendukung kerja Prabowo Subianto bersama dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono.
"Karena ini menyangkut cadangan strategis pangan kita, leading sector-nya akan kita berikan ke Pak Menhan," begitu kata Presiden Jokowi saat memberi amanat pada Prabowo Subianto.
Indikasi menguat bahwa Ketua Umum Partai Gerindra itu akan diberi kepercayaan oleh Presiden Jokowi untuk mengurus masalah pangan dan pertanian di negeri ini ke depan.
Tentu dengan pertimbangan bahwa Jokowi sangat mengerti Prabowo bukan orang baru di dunia pertanian. Mantan Danjen Kopassus itu sudah banyak makan asam garam dalam memperjuangkan nasib para petani.
Setidaknya hal itu dapat dilihat dari track record Prabowo Subianto sebagai mantan Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). Sebuah organisasi sosial yang menjadi wadah penghimpun segenap insan tani Indonesia, alat penggerak perjuangan insan tani, sarana penampung aspirasi dan amanat penderitaan petani, serta wahana untuk mewujudkan cita-cita nasional.
Prabowo Subianto tidak perlu berkecil hati jika nanti dipindahtugaskan menjadi Menteri Pertanian. Perpindahan ini bukan demosi, melainkan sebuah peluang untuk lebih dekat kepada rakyat. Khususnya kepada para petani yang selama ini dia perjuangkan nasibnya dan sedang mengalami berbagai macam kendala saat wabah Covid-19 menyerang.
Selain itu, Prabowo Subianto juga bisa menganggap pemindahan tugas sebagai pintu menuju 2024. Di mana dia akan lebih banyak menghabiskan waktu dengan para petani, yang menjadi profesi mayoritas rakyat Indonesia.
Tentu kedekatan tersebut tidak akan bisa dilakukan jika Prabowo Subianto masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Sebab, urusan yang dibidangi seorang Menteri Pertahanan terlalu elitis bagi rakyat. Seperti urusan jual beli alutsista yang hanya dimengerti kelompok atas.
Di satu sisi, Prabowo Subianto selama ini juga sudah mendapat dukungan yang besar dari kalangan militer. Terbukti dalam Pilpres kemarin banyak komplek perumahan militer yang hampir disapu bersih. Dengan kata lain, pendekatan pada petani akan menambah dukungan Prabowo dari kelompok yang bukan TNI.
Lalu kepada siapa nantinya jabatan Menteri Pertahanan akan berpindah?
Tentu pertanyaan ini menjadi menarik. Kedekatan Jokowi dengan para jenderal dan purnawirawan jenderal TNI layak untuk jadi bahan pertimbangan menjawabnya.
Jika melihat ke belakang, maka nama yang paling kuat menggantikan Prabowo Subianto adalah Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Kiprahnya dalam mensinergikan TNI dan Polri juga dalam menyatu dengan rakyat tidak perlu diragukan. Selain itu, Marsekal Hadi juga kerap terlibat aktif dalam penanganan wabah corona.
Mantan KSAU itu juga tentu mahfum dengan masalah jual beli alutsista yang mumpuni bagi pertahanan Indonesia. Tentu, Jokowi tidak akan ragu memberi tempat Prabowo Subianto pada Marsekal Hadi Tjahjanto, sebagaimana mantan gubernur DKI Jakarta itu memberi kepercayaan pada Jenderal Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri saat masih aktif menjabat Kapolri.
Jokowi juga tidak perlu khawatir dengan siapa pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI. Setidaknya nama KSAD Jenderal Andika Perkasa bisa dipercaya oleh Jokowi. Apalagi, Andika Perkasa pernah menjadi Komandan Paspampres di awal Jokowi memimpin negeri ini tahun 2014 lalu. (*)