GELORA.CO - Pidato marah-marah Presiden Joko Widodo dalam rapat kabinet 18 Juni lalu nonsense, alias tak ada artinya atau berpengaruh kepada kinerja pemerintahan saat ini, khususnya terkait capaian perekonomian domestik.
Begitulah yang diungkapkan Ketua Dewan Pengurus LP3ES Didik J Rachbini dalam diskusi daring bertemakan, "Memaknai Kemarahan Jokowi: Analisa Big Data dan Budaya Politik", Senin (6/7).
"Jadi hubungan antara marah dengan kinerja tidak ada. Ini relatif sangat berat (perekonomian RI). Dan menurut saya ini sangat krusial," ujar Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia ini.
Dalam catatannya, Didik J Rachbini membeberkan sejumlah indikator perekonomian dalam negeri dimasa pemerintahan Jokowi.
Ia menyebutkan, rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kini telah diatur seenaknya oleh pemerintah, karena dikeluarkannya Perppu 1/2020 dan telah disahkan menjadi UU 2/2020, menghasilkan beban utang yang cukup tinggi.
Didik J Rachbini mencatat, dalam beberapa minggu saja utang Indonesia naik sekian ratus triliun rupiah, karena defisit APBN dinaikkan hingga ke angka 6 hingga hampir 7 persen.
"Surplus defisit anggaran itu 852 (triliun rupiah), itu defisitnya. Mulanya 545 (triliun rupiah), lalu hanya beberapa minggu naik 852 (triliun rupiah). Kalau tidak terkendali itu bisa menjadi seribu triliun (rupiah)," ungkapnya menyesali.
Tak hanya itu, Didik juga menyebutkan bahwa keseimbangan primer, atau selisih total pendapatan negara dikurangi belanja negara diluar pembayaran bunga utang, negatif. Di mana capaian pemerintahan saat ini lebih rendah dari pemerintahan diera sebelum Jokowi.
Karena ini juga akhirnya warisan hutang untuk presiden dan generasi bangsa selanjutnya semakin tinggi.
"Selama berpuluh-puluh tahun keseimbangan primer itu tidak negatif. Baru sekarang ini negatifnya ampun-ampunan, jumlahnya sangat besar. 2020 itu 500 triliun (rupiah). Nah ini kan membikin APBN seperti ngawur-ngawuran. Dengan alasan untuk covid, tapi implementasinya sendiri rendah," ungkap Didik J Rachbini.
"Analisis saya pemerintah sekarang, presiden, semakin lama semakin membikin ekonimi tidak efisien. ICOR-nya 6,4 persen. Berarti untuk naikan 1 persen pertumbuhan ekonomi diperlukan 6,4 persen tambahan modal. Zaman pak Harto dulu 4 persen. Jadi ini makin boros dan semakin defisit," pungkasnya. []