Mereka mendesak Kemendikbud untuk segera mengatasi carut-marut dunia pendidikan yang terjadi saat ini.
Koordinator Presidium Nasional BEM Perguruan Tinggi Muhammadiyah Se-Indonesia (Koorpresnas BEM PTMI) Nur Eko Suhardana menyampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dinilai gagal dalam bekerja untuk mengatasi kesenjangan tersebut.
“Sebab, penerapan kebijakan pembelajaran secara daring saat ini dinilai sangat carut-marut, bahkan sangat merugikan mahasiswa dan orang tua mahasiswa itu sendiri,” ujar Eko lewat keterangan persnya, Selasa (28/7).
Eko menambahkan, seharusnya kebutuhan akan pendidikan merupakan hak bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah selaku pengelola negara ini memiliki kewajiban untuk melaksanakan ketentuan tersebut yang tercantum dalam UUD 1945.
“Pendidikan adalah bukan semata-mata mereka yang memiliki uang saja yang bisa mendapatkan akses pendidikan, tetapi mereka yang miskin dan berada di kawasan 3T (tertinggal, terluar, terdepan) juga harus mendapatkan pendidikan yang layak,” bebernya.
Saat ini, kata Eko, akses internet dan penunjang pembelajaran daring masih belum merata di seluruh wilayah Indonesia jika dilihat dari catatan total keberadaaan 83.218 desa/kelurahan.
Dalam catatannya, ada 12.548 desa atau kelurahan yang belum terjangkau jaringan 4G. Sehingga, hal ini menimbulkan sebuah permasalahan yang sangat serius.
Seharusnya Nadiem Makarim mencarikan solusi atas problematika yang terjadi,” imbuhnya.
Terakhir, Nur Eko juga meminta Presiden Jokowi untuk mengevaluasi kinerja Nadiem Makarim yang dinilai gagal dalam mengatasi carut-marut pendidikan di tengah pandemik Covid-19 selama hampir 4 bulan ini. (rmol)