Bahkan dalam cuitannya di akun Twitter wartawan senior Karni Ilyas, ia curhat bahwa perubahan istilah seperti ODP dan PDP menjadi 'kontak erat' dan 'kasus suspect' membuat bingung orang di kampungnya.
Sontak, cuitan presiden ILC itu ditanggapi aktivis kemanusiaan, Natalius Pigai. Menurut Pigai, keputusan Kemenkes yang berujung pada kebingungan masyarakat tersebut menjadi wujud kinerja pemerintahan yang belum baik.
"Negara besar tapi dikelola abal-abal jadinya begini. Jokowi terkurung di rumah, pesawat RI-1 dibeli rakyat jadi besi tua," kritik Natalius Pigai di akun Twitternya yang ditulis Jumat (17/7).
Tak hanya itu, mantan Komisioner Komnas HAM ini juga melihat pemerintah cenderung hanya mengistimewakan beberapa wilayah saja.
"Saya masih konsisten jika mereka hanya urus seputar Jakarta dan Pulau Jawa. Pernyataan saya berkali-kali bicara mereka anggap remeh, tidak sadar jika ketidakadilan ini akan (menjadi) bumerang," tandasnya.(rmol)