GELORA.CO - Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan dikabarkan telah menutup seluruh kantor perwakilan di daerah. Kabar ini pun membuat pengamat militer senior, Salim Said keheranan.
Dia lantas menerangkan, di zaman Orde Baru, beban tugas kantor Kemhan di daerah ini ada di pundak Kodam, Kodim, dan Korem. Mereka turut mengurusi masalah sistem administrasi dan tata kelola sumber daya negara.
Kemudian di zaman reformasi, muncul kebijakan agar Kodam, Korem, dan Kodim fokus pada pengarahan pasukan dan tidak lagi mengurusi hal administratif pertahanan.
“Jadi semestinya ada kantor pertahanan di luar pusat sebagai implementasi pelaksanaan dari supremasi sipil. Jadi kodam itu tidak bikin kebijakan otoritas sipil,” ucap Salim Said kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (29/7).
Dia mengaku heran dengan kebijakan Kemhan menutup kantor perwakilan daerahnya di seluruh Indonesia. Pasalnya, sejumlah kementerian maupun lembaga telah memiliki kantor perwakilan di masing-masing daerah.
“Jadi, sebagai ilmuwan politik saya merasa aneh, sudah ada kantor perwakilan di daerah itu ditutup. Sebab, kan lembaga lain kementerian lain punya perwakilan, saya tahu di dekat rumah saya di Cipinang ini ada perwakilan Kementerian Agama di Jakarta,” ujarnya.
Pihaknya menerangkan tentara bukan hanya memikirkan strategi perang, namun ada hal yang lebih urgen mengenai hal lain di luar peperangan.
”Jadi, kan banyak kegiatan tentara di luar perang, bukan perang saja tentara kita. Soal teritorial atau apa, itu mestinya ada perwakilan kementerian pertahanan,”ucapnya.
“Kementerian pertahanan itu, tangan presiden dalam bidang pertahanan dan itu kebijakannya dilaksanakan di seluruh Indonesia,” demikian Salim Said.
Di satu sisi, tidak seperti biasanya Jurubicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, menolak telepon saat dihubungi redaksi Kantor Berita Politik RMOL untuk mengkonfirmasi kabar penutupan kantor tersebut.[rmol]