“Tak hanya dari partai, menteri terkait juga minta. Ini bukan sesuatu hal yang salah sepanjang komposisi dan kapasitasnya cocok,” kata Erick seperti dikutip dalam wawancara khusus bersama Majalah Tempo edisi 18 Juli 2020.
Salah satu pihak yang mengajukan nama-nama calon pejabat pelat merah ke Erick adalah politikus PDIP, Adian Napitupulu. “Gue sampaikan, kami dimintai nama-nama oleh Presiden,” kata Adian.
Menurut Adian, Presiden Jokowi tiga kali memintanya menyetorkan nama yang memenuhi tiga kriteria. Ketiga kriteria itu adalah putra daerah, pendidikannya sesuai dengan penempatan, dan anak muda. Adian mengaku lima tahun sebelumnya juga menyetor daftar nama anak muda. Ada sekitar 20 koleganya yang duduk sebagai komisaris BUMN.
Adian lalu menghimpun nama dari kalangan aktivis 1998 dan Posko Perjuangan Rakyat, organisasi yang ia dirikan. Namun dia menolak menyebut jumlah nama yang disetorkan.
Dua sumber di PDIP dan Kementerian BUMN mengatakan ada sekitar 60 nama yang dititipkan Adian. Dia menyetorkan nama-nama itu kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno di rumah dinasnya di Widya Chandra tak lama setelah pelantikan pada 20 Oktober 2019. Pratikno tak menjawab permintaan wawancara Tempo ketika ditanyai hal ini.
Untuk menjaring nama-nama komisaris dan direksi, Erick tak sembarangan menerima usulan. Ia mengakui menggunakan firma head hunter untuk memilih pakar dan calon berkualitas. Nama-nama yang dianggap memiliki kemampuan dan kapabilitas akan disorongkan kepada Presiden Jokowi untuk selanjutnya diputuskan.
Erick mengatakan, selama merombak jajaran direksi dan komisaris, 90 persen nama yang ia ajukan ke Jokowi diterima. Sedangkan sisanya dikoreksi oleh Presiden. “Presiden punya sistem yang lebih lebar untuk menyeleksi latar belakang calon karena beliau meminta bantuan Badan Intelijen Negara, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, atau Badan Nasional Penanggulangan Teoririsme,” ucapnya.
Lantas bagaimana konsekuensinya bila Erick tidak mengakomodasi semua usulan? Simak wawancara lengkap Tempo bersama Erick Thohir dalam Majalah Tempo edisi 18 Juli 2020 berjudul “Bancakan Jatah BUMN”. (*)