GELORA.CO - Kondisi keuangan PT PLN (Persero) kembali mendapat sorotan. Ekonom senior Faisal Basri menyebut, PLN sedang berada di ujung tanduk. Faisal mengaku mengetahui hal itu saat bertemu Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini pada Jumat (24/7).
“Saya kemarin baru kayak mau nangis sama Dirut PLN, dia bilang sampai sekarang tunggakan pemerintah nol belum dibayar. Akibatnya kalau September belum dibayar, kolaps PLN,” ujar Faisal Basri saat Webinar yang diadakan oleh Universitas Brawijaya secara virtual, Sabtu (25/7).
Adapun kolaps disebutkannya bisa terjadi karena PLN memiliki utang yang besar, mencapai Rp 500 triliun. Utang tersebut berasal dari kebiasaan perusahaan mencari pinjaman Rp 100 triliun selama lima tahun.
Jika merujuk dalam laporan keuangan perusahaan listrik kuartal I 2020, perusahaan memiliki utang jangka panjang Rp 537 triliun dan utang jangka pendek Rp 157,79 triliun. Dengan demikian, total utang perusahaan mencapai Rp 694,79 triliun.
Sementara di periode yang sama tahun sebelumnya, utang jangka panjang Rp 411,81 triliun dan utang jangka pendek Rp 157,16 triliun. Jadi totalnya, per Maret 2019 itu Rp 568,97 triliun.
Asal Muasal Utang Rp 500 Triliun
Dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI pada 25 Juni 2020, Zulkifli Zaini pernah membeberkan bahwa utang PLN bertambah 100 triliun setiap tahun selama 5 tahun karena harus membiayai proyek kelistrikan 35 ribu megawatt (MW).
Mulai dari pembangunan pembangkit listrik yang menelan dana Rp 90 hingga Rp 100 triliun per tahun, serta transmisi dan distribusi sebesar Rp 50 hingga Rp 60 triliun per tahun. Dari total kebutuhan dana sekitar Rp 150 triliun itu, Rp 100 triliun di antaranya berasal dari utang.
"Karena berutang setiap tahun Rp 100 triliun, maka utang PLN 2019 lalu mendekati Rp 500 triliun karena memang kita tidak punya kemampuan biayai investasi 35 ribu MW," papar Zulkifli.
Pemerintah Menunggak Bayar Kompensasi ke PLN Rp 45 Triliun
Dalam rapat tersebut, Zulkifli juga menyampaikan soal adanya utang pemerintah kepada PLN sebesar Rp 45 triliun. Utang tersebut berasal dari kompensasi tarif selama dua tahun karena tidak ada kenaikan listrik.
Rinciannya, kompensasi 2018 mencapai Rp 23,17 triliun dan kompensasi 2019 senilai Rp 22,25 triliun. Untuk kompensasi tahun 2018, telah terdapat alokasi pembayaran sebesar Rp 7,170 triliun namun belum dicairkan pemerintah.
Direktur Utama PT PLN (Persero), Zulkifli Zaini (tengah). Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan
Utang pemerintah ke PLN pun bertambah di tengah pandemi COVID-19 menjadi Rp 48,42 triliun. Utang tambahan senilai Rp 3 triliun itu karena pemerintah memberikan listrik gratis ke 24 juta pelanggan 450 VA dan diskon ke 7 juta pelanggan 900 VA, di mana dananya ditalangi PLN.
PLN Raup Laba Rp 4,32 Triliun di 2019, Merosot 62 Persen
PLN telah menerbitkan laporan keuangan Tahun 2019 Audited, dengan perbandingan laporan posisi keuangan 31 Desember 2018. Perseroan mencatat Laba Bersih Rp 4,32 triliun serta Laba Operasi setelah Subsidi Pemerintah Rp 44,16 triliun dengan EBITDA tahun 2019 Rp 81,66 triliun.
Laba bersih PLN merosot hingga 62 persen dibanding tahun sebelumnya. Sebagai pembanding, laba bersih PLN pada 2018 mencapai Rp 11,6 triliun.
Sementara dengan kondisi tarif yang tidak naik sepanjang tahun 2019, Perseroan membukukan pendapatan usaha Rp 285,64 triliun meningkat 4,67 persen dari tahun lalu. Ada kenaikan volume penjualan kWh menjadi sebesar 245,52 Terra Watt hour (TWh) atau naik 4,65 persen dibanding dengan periode yang sama tahun lalu sebesar 234,62 TWh.[]