GELORA.CO - Permintaan Presiden Joko Widodo kepada pemerintah daerah untuk tidak memaksakan penerapan new normal dinilai sebagai bukti pemerintah memang tidak paham situasi.
Deputi Badan Pembinaan Jaringan Konstituen DPP Partai Demokrat, Taufiqurrahman yang mengaku kebingungan dengan sikap Jokowi itu menilai bahwa pemerintah terlihat plin-plan karena tidak mengerti apa yang sedang dihadapi.
“Bukankah presiden sebelumnya meminta kita semua untuk bersiap hidup berdampingan bersama Covid-19, bersiap untuk menjalani kehidupan new normal supaya ekonomi kembali bergerak?” tanyanya, Minggu (12/7).
“Ini semua membuktikan bahwa pemerintah memang tidak siap dengan skenario dan mitigasi menghadapi pandemik Covid-19,” sambung mantan ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI itu.
Menurutnya, grafik lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi di beberapa wilayah terjadi lantaran pelaksanaan PSBB cenderung berjalan dengan tidak disiplin.
Hal itu menyebabkan transmisi tidak terhenti dan justru terus mengalami peningkatan signifikan.
Dirinya pun mengaku sudah mengingatkan agar pemerintah jangan selalu mendengarkan masukan para ekonom dan pebisnis. Dalam keadaan pandemik seperti ini, masukan dari para ilmuwan dan ahli penyakit menular jauh lebih penting.
“Lebih baik kita memprioritaskan kemanusiaan daripada mengejar angka-angka ekonomi. Toh peningkatan ekonomi sulit tercapai jika makin banyak masyarakat yang sakit dan terinfeksi Covid-19,” tutupnya.[psid]