GELORA.CO -Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono tak sependapat dengan koleganya di Partai Gerindra Ferry Juliantono yang justru menolak rencana masuknya KB Kookmin Bank asal Korea Selatan untuk menjadi pemegang saham pengendali (PSP) di Bank Bukopin.
Menurut Arief, masuknya KB Kookmin Bank ini menunjukkan bahwa betapa percayanya investor luar negeri terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo.
“Masuknya KB Kookmin untuk membeli saham Bank Bukopin di saat pandemik Covid-19 itu sebuah bentuk kepercayaan investor luar negeri pada pemerintahan Jokowi,” kata Arief kepada wartawan, Jumat (24/7).
Masuknya KB Kookmin Bank, sambung Arief, juga bisa mengatasi persoalan keringnya likuiditas Bank Bukopin yang disebabkan pembiayaan proyek-proyek dan usaha dari grup yang memegang saham di bank yang memfokuskan usahanya di sektor UKM itu.
Pembiayaan kredit itu, tambah Arief diduga macet sehingga menyebabkan Non Performing Loan (NPL) Bank Bukopin menjadi tinggi.
Di sisi lain, Arief menyarankan, agar Ferry Juliantono jika memang serius untuk membangun Bank Bukopin bisa melakukan pembelian saham di pasar saham. Sebabnya, Bank Bukopin sendiri telah menjadi perusahaan terbuka atau Tbk.
“Keinginan Induk Koperasi Pedagang Pasar (Inkoppas) dan Induk Koperasi lainya yang ingin membeli saham Bank Bukopin bisa dilakukan melalui pasar saham. Sebab Bank Bukopin sudah menjadi Bank Tbk. Tak perlu melalui aksi-aksi demo ke Kementerian Keuangan," pungkas Arief.
Sebelumnya, Ferry Juliantono dengan mengatasnamakan Induk Koperasi Pedagang Pasar (Inkoppas) berencana menggelar aksi demonstrasi untuk menuntut agar Menteri Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membatalkan rencana KB Kookmin Bank yang menjadi pemegang saham pengendali (PSP) di PT Bank Bukopin TBK.
Dalam aksinya, Ferry mengajak masyarakat dan semua pihak menjaga kepentingan nasional di Bank Bukopin, serta membuka kembali opsi pembelian saham Bank Bukopin oleh gerakan koperasi dan pemerintah.
Masyarakat bersama dengan induk-induk koperasi, berencana akan melakukan kegiatan demonstrasi di kantor Kemenkeu mungkin juga ke OJK pada Kamis (23/7), Jumat (24/7) dan seterusnya untuk meminta Menkeu agar berpihak kepada nasional, serta menolak saham mayoritas untuk asing di Bank Bukopin," ujar Ferry.(rmol)