Atas alasan itu, pemerintah terus didesak segera memerintahkan aparat hukum untuk mencari Djoko Tjandra dan mengusut pihak-pihak yang terlibat dalam menghadirkannya di tanah air.
Aktivis Petisi 28, Haris Rusly Moti justru ingin bertanya kepada Menko Polhukam Mahfud MD mengenai langkah-langkah apa yang akan ditempuh pemerintah dalam menyelesaikan kasus ini.
Apalagi beredar kabar bahwa Presiden Jokowi pernah bertemu dengan adik dari buronan kelas kakap Joko Tjandra, Sangkara Tjandra, di Papua Nugini pada 2015 silam.
“Sobat, saya mau tanya ke Menkopolhukam Pak Mahfud MD. Langkah apa yg akan ditempuh oleh pemerintah, selain pernyataan politik, dalam mengawal kasus penyelundupan Djoko Tjandra yang diduga melibatkan sejumlah pejabat di berbagai instansi pemerintahan? Mohon pencerahannya Pak Prof,” tegasnya di akun Twitter pribadi, Senin (20/7).
Tentang pertemuan itu sendiri, Mahfud telah meluruskan. Dia membantah pertemuan itu membahas terkait pelarian Joko yang masih buron hingga saat ini. Menurutnya, pertemuan terjadi secara tidak sengaja. Di mana adik Djoko Tjandra masuk dalam kumpulan tamu yang bertemu Jokowi.
“Kita tak tahu satu per satu siapa saja tamunya. Yang undang itu duta besarnya, atau negara yang bersangkutan, itu bisa saja. Tapi saya meyakini pak Jokowi tak tahu itu," kata Mahfud kepada wartawan, Sabtu (18/7).(rmol)