GELORA.CO - Kekesalan yang ditampakkan Presiden Joko Widodo dalam rapat kabinet Kamis (18/6) lalu langsung menohok sejumlah kementerian.
Sebab dalam pidato marah-marah itu, Jokowi sempat menyinggung soal anggaran penanganan pandemik virus corona baru (Covid-19) khusus untuk bidang kesehatan.
Di mana, Jokowi menyayangkan kinerja Kementerian Kesehatan yang dipimpin Terawan Agus Putranto tidak secara cepat mencairkan dana bidang kesehatan, yang dialokasikan sebesar Rp 87,5 triliun.
Usai teguran Jokowi ini menyeruak di muka publik, dan bahkan mendapat komentar banyak kalangan. Seolah membela Menkes Terawan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati angkat bicara.
"Jadi dalam hal ini ada yang berpersepsi bahwa anggaran kesehatan baru cair sedikit, seolah-olah itu hanya tanggung jawab Kementerian Kesehatan. Sebenarnya tidak juga," ujar Sri Mulyani dalam jumpa pers virtual yang digelar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nasional, Selasa (30/6).
Dari situ ia mengaskan bahwa anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang totalnya Rp 695,20 triliun didalamnya termasuk anggaran untuk bidang kesehatan, yang besarannya mencapai Rp 87,5 triliun.
Bahkan realisasinya, kata Sri Mulyani, tidak hanya berada di Kementerian Kesehatan, melainkan juga digunakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nasional dan Daerah.
"Seperti untuk penanganan gugus tugas, pembelian APD pada tahap awal, upgrading rumah sakit, itu ada yang merupakan belanja di tempatnya gugus tugas, ada yang di tempatnya Kementerian Kesehatan," beber Sri Mulyani.
"Ada juga yang kita berikan dalam bentuk penanganan untuk BPJS Kesehatan, sehingga mereka mampu membayar rumah sakit," sambungnya.
Lebih lanjut, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengaku akan memastikan ke depannya, untuk supaya anggaran untuk penanganan Covid-19 dibidang kesehatan bisa ditelusuri kembali priorotas penggunaannya.
Sebab menurutnya, respons pemerintah terhadap pandemik Covid-19 ini akan tetap mengutamakan masalah kesehatan masyarakat, meskipun dalam perkembangannya melebar ke masalah sosial, masalah ekonomi dan keuangan, serta politik.
"Kita akan tracking, karena kalau semakin dia (anggaran) itu bisa digunakan atau dilakukan belanja itu kepada pihak yang membutuhkan, untuk mengatasi ekonomi terutama bidang kesehatan. Sehingga kemungkinan bisa memulihkan kondisi sosial ekonomi menjadi lebih besar," demikian Sri Mulyani.(rmol)